Mahfud MD: Ribuan Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke Aparat, Tapi Tak Ditindak
Merdeka.com - Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengaku mendapat sejumlah persoalan dalam penerapan Undang-Undang tindak Pencucian Uang. Salah satunya, ratusan transaksi mencurigakan yang sudah dilaporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
"Ribuan ya bukan puluhan, bukan ratusan transaksi-transaksi mencurigakan itu sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tetapi sangat sedikit sekali ditindak lanjuti, dibangun sebuah konstruksi hukum," kata Mahfud MD dalam akun YouTube PPATK Indonesia, Jumat (2/4).
Mahfud mencontohkan, ada pihak yang sudah dicurigai memiliki dana untuk kegiatan teroris, dan sudah disalurkan, kemudian kegiatannya sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun kata dia, lagi-lagi banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
"Misalnya saya punya dana yang dicurigai, atau ini kegiatan teroris, cuma dikirim ke saya dan disalurkan ke siapa lagi. Sesudah dilaporkan itu lebih banyak yang tidak dilanjuti di aparat penegak hukum untuk dibangun konstruksi baru," ungkapnya.
"Ya alasannya itu tadi, jangan-jangan pertama apakah ini hasil penyelidikan proyustisia atau tidak, atau jangan-jangan ini sudah diadili pidana pokoknya, pidana asalnya dan macam-macam," tambahnya.
Oleh sebab itu, saat ini pihaknya sedang mengerjakan hal tersebut. Dalam rangka produktifitas penegakan hukum dalam pencucian uang.
"Ini sedang kami kerjakan," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penanganan transaksi janggal di Kemenku dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam sekaligus Ketua TPPU Mahfud MD, menduga ada praktik pencucian uang, penggelapan uang dan penipuan
Baca SelengkapnyaMahfud MD membagi empat golongan dalam penanganan kasus TPPU di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.
Baca SelengkapnyaMahfud mengendus ada dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke ratusan rekening Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaAnggota Densus 88 yang ditangkap harus diinterogasi secara terbuka agar diketahui apa masalahnya.
Baca SelengkapnyaTemuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD menyampaikan info intelijen keuangan. Terbongkar adanya temuan harta Rp500 miliar milik Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, banyak ketidakadilan dalam proses hukum di tanah air karena ada mafia hukum.
Baca SelengkapnyaMasukan ini disampaikan Mahfud usai eks pejabat MA Zarof Ricar ditangkap terkait suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
Baca Selengkapnya