Mahfud MD Sebut Salah Entri Data di 101 TPS Tak Untungkan 1 Paslon

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mendatangi KPU RI bersama sejumlah tokoh lainnya. Kedatangan Mahfud berawal dari keresahan terkait maraknya informasi dugaan kecurangan KPU dalam Pemilu 2019.

Dari hasil tinjauan ke sistem di Kantor KPU, Mahfud menyebut kesalahan input hanya di 101 TPS yang terdiri dari 24 laporan masyarakat dan sisanya hasil koreksi sendiri KPU. Kesalahan input ini, kata dia, tidak hanya menguntungkan salah satu pasangan calon capres-cawapres, tapi kedua paslon.

"Kesalahan tadi di 101 TPS bukan hanya bukan menguntungkan satu paslon, dua paslon itu sama-sama dapat keuntungan, sama-sama dapat kerugian. Jadi enggak mungkin terstruktur. Kalau terstruktur, samalah dan di KPU ada datanya yang mana untungkan paslon 01 dan 02 sehingga enggak mungkin terstruktur," jelasnya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Mahfud juga menyampaikan tak mungkin ada pemalsuan dokumen seperti C1. Karena dokumen palsu tak akan bisa diloloskan karena dipegang oleh sejumlah pihak.

"Enggak mungkin ada pemalsuan-pemalsuan yang bisa lolos, karena apa? Karena form C1 banyak paslon punya, KPU punya, TPS punya. Kalau ada yang palsu pasti ketahuan, di situ saja caranya nanti. Jadi jangan dibuat seakan KPU melakukan rekayasa terstruktur, sistematis dan masif," paparnya.

KPU, kata dia, memiliki data terkait paslon mana yang diuntungkan dan dirugikan dari kesalahan input data tersebut. Karena itulah dia mengimbau agar semua pihak tetap tenang. "Oleh sebab itu tenang-tenang saja. Kalau ada kesalahan disampaikan," ujarnya.

Dari 101 kesalahan input, 73 merupakan temuan KPU dan 24 temuan masyarakat. KPU pun melakukan koreksi diri secara internal sehingga tak bisa disebut kesalahan itu disengaja dan terstruktur.

"Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengelolaan dan seterusnya ada di sini. Bohong kalau bilang ada curang dan orangnya Indonesia sendiri, enggak ada (orang) asingnya saya tadi lihat. Masyarakat tenang, jangan sampai Pemilu, KPU ini dirusak berita hoaks. Nanti semuanya adu data. Kalau perlu mereka yang punya (data) adu data, bandingkan, ini punya kami, itu akan ketahuan juga palsu atau tidak karena sumbernya sama," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman menyampaikan, pihaknya menerima dengan tangan terbuka setiap masukan dan catatan dari berbagai pihak. Ini juga akan menjadi semangat bagi jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah dalam mengemban tugas.

"Tentu saja kami menerima masukan, catatan agar penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat dan bawah tetap teguh menjalankan tugas, tetap profesional, tetap independen dan berpegang teguh pada ketentuan UU," jelasnya.