Mahfud MD: Sengketa Hasil Pemilu Tidak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan hasil pemilu tidak bisa diproses di peradilan internasional. Ia menyebut hanya ada dua jenis kasus yang bisa dibawa ke peradilan internasional yaitu sengketa antar negara dan kejahatan kemanusiaan.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilu, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang mendapat kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan membawa sengketa itu ke peradilan internasional atau PBB.

"Di sini sudah disediakan semua di negara ini. Ada MK, ada Bawaslu, ada peradilan umum kalau itu kecurangan dalam bentuk pidana. Jadi tidak ada mekanisme hukumnya orang mengadu ke peradilan internasional, itu ndak ada," ujar Mahfud di kantor KPU, Jakarta, Rabu (9/4).

Menyadari intensitas masyarakat terhadap segala isu di masa pemilu 2019, Mahfud mengajak seluruh masyarakat mendukung sekaligus mengawasi kinerja dan transparansi KPU. Ia juga mengajak agar seluruh lembaga terkait pemilu seperti Bawaslu dan DKPP juga bersikap netral.

"Kami menyerukan semua institusi yang berfungsi seperti pengawas pemilu, kepolisian, DKPP, bersikap netral dan bertindak adil sebagai wujud tanggung jawab dan mengemban amanat konstitusi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya ingin pemilu serentak 2019 berjalan adil tanpa ada kecurangan. Jika terbukti ada kecurangan, pihaknya akan menggugat hingga ke tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor Interpol, tergantung bagian hukum. Kami mau lapor ke International Court of Justice, kami lapor ke Geneva, human rights, kami lapor PBB, ke semua pihak," kata Hashim saat ditemui di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (1/4).

Hashim menegaskan pihaknya siap menempuh semua jalur dan melaporkan ke semua lembaga yang sah. "Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik kami laporkan ke semua pihak. PBB, UNSC, semua pihak yang sah," kata Hashim.

BPN, lanjut Hashim, tidak akan mentolerir jika terjadi kecurangan. Apalagi, saat ini pihaknya menyoroti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah. Menurutnya wajar, bila rakyat marah jika hasil pemilu berasal dari kecurangan.

"Karena kecurangan itu pidana. Kalau ada bukti kecurangan kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir. Kalau people power itu sah juga rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan rakyat," ujar Hashim.