Mahfud MD Tegaskan Pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Miliki Kredibilitas
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan bersikap adil dan netral. Hal tersebut pembentukan Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dipilh orang-orang yang kredibilitasnya sudah teruji dan berintegritas.
"Pemerintah dalam urusan Pemilu akan bertekad netral dan adil. Karena itu, untuk pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu dipilh orang-orang yang kredibilitasnya sudah teruji dan berintegritas," kata Mahfud usai menerima kunjungan audiensi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu di Kantor Menko Polhukam Jumat sore (22/10).
Dia menilai dengan pemerintah membentuk Tim Seleksi KPU dan Bawaslu dan aktif menentukan tanggal pemilu 2024, pemerintah memiliki agenda jelas yaitu pada 2024 pemilu harus dilaksanakan. Hal tersebut kata dia sesuai kalender konstitusi dan UU.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang mengatur UU Pemilu? UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
-
Apa aturan utama pelantikan Presiden? Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan regulasi yang relevan.
-
Kapan pemilu presiden? Indonesia bakal menggelar pesta demokrasi pada 14 Februari 2024.
-
Apa tujuan UU Pemilu? Penyelenggaraan pemilu ini digelar dengan tujuan jelas, yaitu sebagai berikut:a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dane. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien
-
Kapan UU Pemilu dibuat? Di Indonesia, pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
“Ini sesuai perintah Presiden, untuk membuat jadwal Pemilu sesuai UU dan jangan berpikir politik diluar itu," bebernya.
Dia menjelaskan pembentukan panitia seleksi sesuai dengan kalender konstitusional yang berbunyi bahwa 2024 akan ada pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden,dan Pemilihan Kepala Daerah, di tahun yang sama. Kemudian pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
"Juga dalam kalender konstitusi, KPU dan Bawaslu harus sudah diganti pada 11 april 2022," ungkapnya.
Sementara itu Mahfud pada kesempatan ini juga menghimbau masyarakat yang ingin mengabdi kepada bangsa, supaya ikut seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Negara kata dia membutuhkan calon KPU dan Bawaslu yang mempuni.
“Bagi kandidat yang memenuhi persyaratan dan punya komitmen, punya keinginan menjadi penyelenggara pemilu, silahkan mendaftar. Negara membutuhkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang mumpuni untuk tugas besar Pemilu 2024.” Ujar Mahfud.
Ssmentara itu Juri Ardiantoro, Ketua Tim Seleksi mengatakan bahwa Tim Seleksi bertemu dan berdiskusi dengan Mahfud untuk update perkembangan tahapan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027.
“Kami sudah memberitahukan bahwa sekarang masa pendaftaran sejak 18 oktober 2021 lalu hingga 15 November 2021. Tahap berikutnya sampai nanti 7 januari 2022, kami harus meyelesaikan seluruh tahapan seleksi,” ujarnya.
Juri mengatakan bahwa Tim Seleksi akan berkoordiansi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga yang punya infrastruktur untuk profiling dan tracking seluruh calon anggota, agar orang-orang yang terpilih tidak punya masalah sebelumnya, yang dapat mengganggu kedudukan dan kinerjanya nanti.
Diketahui dalam audiensi tersebut dihadir 7 dari 11 anggota, antara lain Ketua Tim Seleksi, Juri Ardiantoro dan Wakil Ketua Tim Chandra Hamzah. Tiga orang berhalangan karena masih berada diluar kota.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca SelengkapnyaRapat membahas soal pembentukan tim hukum guna menindaklanjuti adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca Selengkapnya“Siapapun yang menang dalam proses Pemilu yang benar harus kita akui itulah pemenangnya," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan kedatangannya bukan untuk kampanye melainkan seminar kebangsaan.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan, jangan sampai terjadi perpecahan usai Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD mengimbau masyarakat jika diancam dan diintimidasi terkait pilihan politik, jangan dilawan terlalu berlebihan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD meminta Pemilu 2024 berjalan adil dan jujur. Mahfud pun meminta agar aparat TNI dan Polri bersikap netral.
Baca Selengkapnya