Mahfud sebut Bung Karno pelanggar HAM, ini kata kubu Prabowo
Merdeka.com - Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menyebut pelanggar HAM masa belum tentu dilakukan Prabowo Subianto. Dia menuding, ada pihak-pihak lain yang juga melanggar HAM termasuk Presiden Soekarno karena melakukan pembantaian para kiai.
Juru bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Harry Azhar Aziz, coba meluruskan. Menurutnya, kala itu Mahfud tak sengaja dan sebatas pandangannya secara akademisi.
"Pak Mahfud bilang itu hanya kesalahan dari Pak Mahfud saja, itu hanya pandangan politik dia saja. Jadi tidak bermaksud menuduh Bung Karno terlibat pelanggaran HAM. Itu hanya pemikiran yang disampaikan lebih muncul akademis saja," terang Harry di Rarampa Resto Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6).
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Kenapa Mahfud mundur? Mahfud Md memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
-
Kenapa Mahfud MD mundur? 'Oh enggak, itu hak mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Pak Mahfud kan senior saya, beliau orang baik mungkin beliau merasa kalau ini terjadi tapi saya belum yakin ya mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye, supaya total,' ucap Bahlil.
Dia tak melihat maksud lain dengan ucapan Mahfud kemarin. Bila pun akan diproses hukum, dia mengaku tak ikut campur.
Agar kejadian serupa tak terulang, kata Harry, pihaknya akan memperbaiki strategi kampanye. "Tetap saja isu yang pokok saja harus perlu dibenahi," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Politikus DPP PDIP, Hamid Basyaib, menilai tudingan Mahfud pada Bung Karno sebagai pelanggar HAM adalah blunder. "Karena secara pribadi, dia adalah akademisi gelarnya pun sudah profesor. Masak profesor ngomongnya seperti itu. Jadi saya kira dia kurang bijaksana dalam mengkritik Soekarno," tegasnya.
Apabila ingin mengkritik seseorang, kata dia, Mahfud disarankan harus memakai dasar yang kuat. Meski begitu, timses Jokowi-JK tak akan bertindak menyerang balik kepada Mahfud MD.
"Kita hanya meluruskan statement dari Pak Mahfud saja. Karena statement nya dia sudah melampaui batas. Saya menyesalkan hal ini. Karena saya melihatnya sebagai seorang akademis justru mengkritik yang tidak tepat sama sekali," bebernya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat berdebat panas saat membahas pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaWiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri telah mengetahui hal itu sehingga ia berani menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya.
Baca SelengkapnyaSaat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaSuasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca SelengkapnyaMahfud sesumbar bahwa penuntasan kasus HAM di bawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, Prabowo tidak memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto menyatakan perilaku menghormati HAM juga dicerminkan dari sikap anti korupsi.
Baca Selengkapnya