Follow
Mahyudin ditawari Airlangga jadi menteri, JK bilang 'Yang tentukan itu Presiden'
Merdeka.com - Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tidak ingin berkomentar terkait Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang mencopot Mahyudin sebagai wakil ketua MPR dan menggantinya dengan Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto. Dia menilai itu urusan Golkar dan dia enggan memberi reaksi apapun.
"Itu urusan Golkar lah" kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/3).
Kemudian, terkait Airlangga yang menjanjikan Mahyudin sebagai menteri. JK menilai keputusan menjadi menteri bukanlah keputusan partai tetapi keputusan dari Presiden.
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Siapa yang berhak menentukan kekuasaan? Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.
-
Bagaimana Soekarno memilih menteri? Pemilihan menteri yang dilakukan oleh Soekarno didasarkan pada penilaiannya terhadap kinerja rekan-rekannya selama di badan pembentukan pemerintahan, serta disesuaikan dengan keahlian mereka di bidang masing-masing.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
"Kapan? Masalahnya yang menentukan bukan Golkar itu Presiden," kata JK.
Diketahui sebelumnya, Mahyudin mengatakan sempat menghubungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika isu pergantian dirinya diganti oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Dia menghubungi Airlangga untuk bertanya terkait alasan dirinya akan diganti dari jabatan Wakil Ketua MPR.
Mahyudin dapat diposisikan di posisi strategis seperti di eksekutif ataupun legislatif. Dia menyebutkan Airlangga menyampaikan harapan agar Joko Widodo kembali terpilih di Pilpres 2019. Maka, sebagai gantinya, dia bisa menempati posisi menteri nantinya.
"Harapan dia mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menang di periode dua dan kita bisa saja dapat tiga atau empat kursi menteri. 'Pak Mahyudin bisa masuk di salah satunya'," ucapnya menirukan kata-kata Airlangga.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca Selengkapnya
Partai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur.
Baca Selengkapnya
Jokowi harus mempertegas aturan agar tak terjadi penyalagunaan kekuasaan bagi peserta Pilpres.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya
Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya