Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahyudin sebut Caketum Golkar ditangkap KPK jika wajib setor Rp 20 M

Mahyudin sebut Caketum Golkar ditangkap KPK jika wajib setor Rp 20 M Mahyudin datangi pesantren di Kaltim. ©2015 Merdeka.com/M Agil Aliansyah

Merdeka.com - Panitia Munaslub Golkar mewacanakan bagi setiap calon ketua umum Golkar untuk menyetor duit ke panitia sebesar Rp 20 miliar untuk menghindari politik uang. Menanggapi hal itu, bakal calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin mengaku keberatan jika harus menyetorkan uang sebanyak itu.

"Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp 20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang dan berpartisipasi sebagai biaya penyelenggaraan. Tetapi, dia menegaskan, sumbangan yang diberikan tidak boleh terlalu besar bahkan mencapai Rp 20 miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua," ucapnya.

Mahyudin berharap, setoran dana Rp 20 miliar bagi setiap calon ketua umum yang bertarung di Munaslub nanti baru sekedar wacana. Dia minta wacana tersebut tak direalisasikan agar kompetisi bursa calon ketua umum Golkar berjalan dengan sehat.

"Kalau saya sebagai salah satu calon tetap mendaftar di munas, tapi saya tidak akan menyetor Rp 20 miliar karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pendaftaran," jelas Mahyudin.

"Kalau nanti saya digugurkan, ya saya akan mengambil langkah hukum. Konflik Golkar nanti enggak selesai-selesai," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita

Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman membenarkan soal adanya aktivitas penggeledahan itu.

Baca Selengkapnya
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan, Ini Besaran Dana Kampanye Ketiga Capres
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan, Ini Besaran Dana Kampanye Ketiga Capres

KPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Bakal Dalami Sumbangan Prabowo ke MDS Coop, Ganjar: Yang Melanggar Mesti Ditindak
Bawaslu Bakal Dalami Sumbangan Prabowo ke MDS Coop, Ganjar: Yang Melanggar Mesti Ditindak

Ganjar menilai, jika ada pelanggaran dalam pemberian sumbangan tersebut, maka Bawaslu musti menindak dengan tegas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai "Kemana Bawaslu?"

Masalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta

Baca Selengkapnya
TOP  NEWS: Mahfud Beda Jalan dengan Ganjar Soal Hukum Era Jokowi | Terkuak Rahasia Dana Kampanye
TOP NEWS: Mahfud Beda Jalan dengan Ganjar Soal Hukum Era Jokowi | Terkuak Rahasia Dana Kampanye

Menko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.

Baca Selengkapnya
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dituntut 15 Tahun Penjara & Denda Rp1 Miliar di Kasus TPPU
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dituntut 15 Tahun Penjara & Denda Rp1 Miliar di Kasus TPPU

Jaksa juga memperberat hukuman hakim agung nonaktif itu dengan membayar biaya pengganti berupa uang 18.000 dollar Singapura dan Rp1.588.085.000

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Mahfud Beda Jalan dengan Ganjar Soal Hukum Era Jokowi | Terkuak Rahasia Dana Kampanye
TOP NEWS: Mahfud Beda Jalan dengan Ganjar Soal Hukum Era Jokowi | Terkuak Rahasia Dana Kampanye

Menko Polhukam Mahfud MD tidak sependapat dengan pernyataan Capres Ganjar Pronowo.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

Baca Selengkapnya