Main dua kaki di KMP dan pemerintah Jokowi-JK, ini jawaban PAN

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut main dua kaki karena menyatakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Namun di sisi lain, PAN juga masih berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto mengatakan bahwa partainya mendukung penuh pemerintahan Jokowi. Namun bukan berarti satu suara dengan partai koalisi pemerintah di DPR.

"Kalau urusan pemerintah kita dukung full tapi urusan politik PAN dengan semua parpol dekat," kata Yandri saat dihubungi, Senin (7/9).

Yandri menyatakan bahwa urusan politik belum tentu satu suara dengan partai pendukung pemerintah, namun bisa dikompromikan. Misalnya saja, pembahasan UU di DPR yang harus dibahas bersama, tidak harus mesti menolak atau mendukung bersama partai pemerintah.

"Nanti ada UU Pemilu, UU MD3, kita duduk bareng dengan semua termasuk dengan kawan-kawan dari KMP," kata Yandri.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno mengaku bingung dengan keputusan politik yang diambil PAN bergabung dengan pemerintah tapi masih berada di KMP. Menurut dia, ini yang harus diperhatikan agar masuknya PAN ini justru tidak menjadi salah langkah.

"Kami menangkapnya sinyalnya justru agak sedikit membingungkan. Karena PAN gabung pemerintah tapi tidak keluar KMP, inikan membingunkan, kalau langkah dalam catur itu langkah satu yang terus menerus harus dicermati," kata Hendrawan.

Hendrawan menilai, loyalitas PAN harus diuji seberapa besar dukungannya terhadap pemerintah. Karena, kata dia, setiap orang bisa saja secara lisan mendukung pemerintah tapi dalam praktiknya tidak.

"Saya kira harus ada semacam patuh uji, seberapa besar dukungan itu, kalau dukungan bentuk wacana, sudah disampaikan banyak kalangan bukan hanya PAN. Prabowo pernah, Gerindra, Golkar pernah menyampaikan (dukung pemerintah) maka harus ada semacam langkah terukur, kontribusi yang terukur," tegas Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, PAN mestinya mendukung wacana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin melakukan revisi UU MD3. Menurut dia, revisi UU MD3 untuk mengembalikan marwah demokrasi yang diambil atas kepentingan sesaat dulu.

"Kalau di fraksi ini mengembalikan UU MD3 kepada marwah demokrasi nasional kita, demokrasi menekankan musyawarah mufakat dan gotong royong. Kita ingat UU MD3 dibuat sehingga yang menang dapatkan semua, yang kalah kehilangan semua," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/9).

Menurut dia, sebaiknya UU MD3 dikembalikan seperti dulu, yakni berdasarkan azas proporsionalitas. Sehingga jabatan di parlemen berdasarkan suara di pemilu legislatif.

"Proporsionalitas itu merupakan praktik demokrasi, harusnya kita pertahankan. Ingat PDIP mati-matian pertahankan itu mendukung asaz proporsionalitas. Itu prinsip musyawarah gotong royong. Kalau ini bisa dikembalikan, maka marwah demokrasi berciri nilai kebangsaan bisa kita tegakkan kembali," tegas dia.