'Majelis Etik Golkar Justru Tidak Etik'
Merdeka.com - Majelis Etik Partai Golkar akan memanggil politikus senior Darul Siska pada Rabu (7/8) besok. Pemanggilan untuk meminta klarifikasi soal surat terbuka yang disampaikan Darul kepada dua senior partai beringin Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang tampak partisan jelang Munas.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianti Sinulingga geram dengan sikap Majelis Etik yang memanggil Darul. Menurutnya, majelis etik dianggap majelis politik yang tidak etik.
"Majelis etik jangan sampai jadi majelis politik. Masak orang bikin surat terbuka dipandang pelanggaran etik, justru itu tidak etik," kata Andi kepada merdeka.com, Selasa (6/8).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Menurutnya, majelis etik mesti menjunjung tinggi sikap etik, bukan asal main di wilayah samar yang dengan mudah orang menyimpulkan bahwa majelis etik sudah tidak lagi etik.
"Jika majelis etik digunakan untuk alat kekuasaan, maka itu pelanggaran etik yang paling besar, dimana kepentingan politik dibungkus atas nama etik, nilai moral tertinggi," ujarnya.
Dia menambahkan, majelis etik tidak ada dalam AD/ART partai beringin hasil Munaslub 2017.
"Memang di AD/ART tidak ada, basis legitimasi legalnya lemah. Kita sudah ada mahkamah partai, soal-soal pelanggaran etik bisa diadili di sana," tandasnya.
Sebelumnya, lewat surat terbuka, Darul mengkritik keras Akbar Tanjung dan Agung Laskono yang dianggap terlalu partisan ke kubu Airlangga Hartarto jelang Munas Golkar. Terlebih, jadwal munas dalam rapat pleno DPP Golkar hingga kini belum ditentukan.
Tak lama setelah surat terbuka tersebut beredar, muncul surat Majelis Etik Golkar yang isinya memanggil Darul. Majelis etik dijadwalkan memanggil Darul pada Rabu (7/8).
"Saya akan datang, kan cuma diundang, di dalam surat juga ditulisnya diundang rapat, bukan dipanggil," kata Darul.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaSoal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca SelengkapnyaKetua nonaktif KPK Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar etik.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaPengamat Hukum, Erlanda Juliansyah Putra menilai, momentum kasus ini tak bisa lepaskan dari timeline politik jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaApa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaBadan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Focus Group Discussion "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara", Selasa 27 Agustus 2024
Baca SelengkapnyaDirektur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, Poltracking sejak awal sudah ditarget oleh oknum dewan etik.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya