Follow
Majelis Syura PKS Minta Salim Segaf Tampil dalam Kepemimpinan Nasional
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri tampil dalam kepemimpinan nasional. Permintaan itu diambil dalam penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura IV PKS pada Rabu (30/6).
"Merekomendasikan beliau untuk tampil dalam kepemimpinan nasional sebagai salah satu tokoh kunci PKS sekaligus pimpinan tertinggi di PKS, agar kehadiran dan keteladanan kepemimpinan beliau dapat dirasakan dan diketahui publik publik secara lebih luas," kata Wasekjen DPP PKS Ahmad Fathul Bari, Rabu (30/6).
Fathul melanjutkan, Salim Segaf bisa langsung turun ke publik membantu penanganan Covid-19. Di samping itu, ia mengorganisasikan struktur partai agar membantu penanganan pandemi.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa yang menyoroti ketidakadilan dalam pembuatan RPMK? 'Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif,' kata Firman, Selasa (24/9).
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Bagaimana diskriminasi sosial dilakukan? Diskriminasi ras adalah perlakuan tidak adil kepada seseorang atau kelompok orang dengan ras tertentu. Biasanya, sikap diskriminasi ini dilakukan oleh kelompok masyarakat dominan kepada masyarakat minoritas.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
"Ya, itu salah satu yang beliau bisa memimpin hal tersebut dengan mengorganisasikan seluruh struktur, kader, simpatisan, dan jejaring partai yang selama terus bahu membahu bersama elemen lainnya dalam membantu masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, masyarakat perlu tahu bahwa PKS sebagai partai oposisi hadir di tengah penderitaan rakyat. Dia bilang, saatnya tokoh kunci PKS dikenal publik secara luas.
"Musyawarah Majelis Syuro IV PKS juga menyoroti krisis kesehatan dan krisis keteladanan yang terjadi saat ini. Pemerintah masih kewalahan menghadapi serangan covid-19 dan variannya," tuturnya.
Fathul menyebut, saat ini belum ada langkah sistematis dan terukur. Kemudian, dalam masalah hukum, rakyat masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan penegak hukum.
Lebih lanjut, kata dia, PKS merespons tantangan nasional dengan menyelenggarakan Silaturahim Kebangsaan kepada semua pihak berpengaruh. Serta, dengan beragam latar belakang sosial-politik.
"PKS percaya bangsa Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan dan bangkit kembali, jika tampil sosok yang mempersatukan segala kekuatan," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.
Baca Selengkapnya
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah permasalahan bangsa tuntas.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum.
Baca Selengkapnya
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Menurut Burhanuddin, masyarakat saat ini semakin menutup mata terhadap substansi perkara.
Baca Selengkapnya
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya
Sahroni juga membandingkan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya yang dinilai berbeda.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.
Baca Selengkapnya
Suara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca Selengkapnya
Bakal Cawapres Mahfud MD mengatakan menyoroti lemahnya penegakan hukum.
Baca Selengkapnya