MAKI Gugat Ketua DPR, PDIP Tegaskan Puan Maharani Cuma Jalankan UU

Merdeka.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) resmi melayangkan gugatan kepada Ketua DPR Puan Maharani ke PTUN, Selasa (10/8). Hal ini berkaitan dengan proses seleksi calon anggota BPK.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, surat Ketua DPR kepada pimpinan DPD yang dipermasalahkan sudah sesuai undang-undang. Namun, ia berkata, sah saja gugatan tersebut didaftarkan.

"Namun perlu diketahui, Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, kapasitasnya adalah melaksanakan fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, dua UU yaitu UU No 15 tahun 2006 tentang BPK di mana di situ jelas disebutkan bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan pertimbangan DPD RI," ujar Masinton, Selasa (10/8).

"Dalam hal ini, Mbak Puan melaksanakan fungsi tersebut. Menyampaikan surat dari DPR RI kepada DPD RI sesuai dengan amanat UU 15 Tahun 2006 dan juga amanat UU MD3," jelasnya.

Masinton yakin, hakim PTUN Jakarta akan mempertimbangkan tugas dan fungsi Puan sebagai Ketua DPR. Selain itu, proses seleksi calon anggota BPK yang dipermasalahkan masih panjang.

"Selain nanti (pertimbangan) dari DPD RI, tentu akan kembali dilakukan fit and proper test di Komisi XI DPR RI, baru nanti kemudian dipilih siapa yang layak dan memenuhi persyaratan integritas dan komitmen sebagai calon anggota BPK nanti," jelas Masinton.

"Jadi kami minta supaya biar proses ini berjalan tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi, dan tentu DPR bersama DPD RI akan memberikan yang terbaik siapa nanti yang akan menduduki jabatan sebagai anggota BPK RI tersebut," tutur Masinton.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan bahwa MAKI akan menggugat proses seleksi calon anggota BPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani

"MAKI akan menggugat Puan Maharani terkait perkara seleksi calon BPK," kata Boyamin melalui keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (6/8).

Gugatan itu terkait dengan penerbitan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI yang berisi 16 nama.

Dari 16 orang tersebut terdapat dua orang calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang diduga tidak memenuhi persyaratan, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.