Mantan Jubir KPK Ungkap Tiga Masalah Pelik Partai Politik 

Merdeka.com - Aktivis anti korupsi, Febri Diansyah menyebutkan ada tiga masalah pelik yang perlu dituntaskan partai politik untuk menekan kasus korupsi. Merujuk data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Januari 2021, total 417 politisi terjerat kasus rasuah.

"Kalau kita kaitkan dengan isu korupsi di sektor politik, ternyata posisi yang paling banyak dijerat dalam kasus korupsi itu selain swasta adalah para politisi anggota DPR dan DPRD, kalau dijumlahkan DPR DPRD, wali kota, bupati, jumlahnya bisa mencapai 417 politisi," katanya dalam launching PKS Muda Institute sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10).

Selanjutnya, dia merinci, masalah pertama yang kerap membebani partai politik adalah pendanaan. Seperti dua sisi mata uang, keterbatasan pendanaan untuk partai politik secara umum menjadi alasan para politisi mencari sumber pendanaan lain dengan cara-cara koruptif.

Namun, jika negara membantu menopang keuangan partai politik, memicu resistensi dari masyarakat lantaran terbentur dengan akuntabilitas. Sederhananya, ucap Febri, masyarakat ragu perilaku korupsi tak terjadi kendati sudah mendapat bantuan negara.

"Ada problem akuntabilitas, keterbatasan akses audit BPK, juga terhadap pendanaan partai politik, jadi ini perlu diselesaikan sebenarnya," jelasnya.

Masalah kedua dan ketiga adalah kaderisasi dan rekrutmen. Mantan Juru Bicara KPK ini berpandangan, kaderisasi dan proses rekrutmen sedianya seusai dengan tahapan tahapan tertentu agar nantinya saat bergantung dalam payung partai politik dapat berkontribusi memecahkan akar masalah di partai.

Namun, Febri tidak menampik, masih banyak partai politik mengesampingkan kapasitas dalam proses kaderisasi dan rekrutmen. Umumnya, beberapa partai politik melakukan kaderisasi berdasarkan faktor kedekatan.

"Ada partai yang kaderisasinya berdasarkan kedekatan tokoh-tokoh tertentu, kedekatan dengan para pemilik modal tertentu, atau penguasaan terhadap sumber daya ekonomi sumber daya uang," ungkapnya.

Jika proses kaderisasi dan rekrutmen bersifat oligarki, Febri meyakini langkah itu memiliki masalah serius khususnya dalam perilaku rasuah.

"Ini tentu akan menjadi masalah dan punya efek domino yang sangat serius terhadap korupsi di sektor politik."