Mantan Ketua MK sebut pasal penghinaan presiden pemikiran feodal

Merdeka.com - Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Menurut Jimly, alasan pemerintah yang menganggap posisi presiden sebagai simbol negara dianggap sebagai warisan pemikiran feodal yang tidak lagi relevan dengan era demokrasi saat ini.

"Persoalan lambang negara sudah diatur secara khusus dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara yang diatur dalam konstitusi adalah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bukan presiden," kata Jimly di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Jimly menceritakan, pada tahun 2006 lalu, Mahkamah Konstitusi yang ketika itu dipimpinnya memutuskan menghapus pasal penghinaan kepada presiden karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat.

"Pada saat itu Indonesia dianggap telah melampaui peradaban di negara-negara Eropa seperti Belgia, Swedia, dan Belanda, yang masih menerapkan pasal penghinaan terhadap presiden," tutur mantan Ketua MK ini.

Jimly juga menuturkan, meski di negara-negara tersebut masih ada pasal penghinaan kepada kepala negara, namun sudah lebih dari satu abad pasal tersebut tidak pernah digunakan karena peradaban saat ini yang semakin maju.

Jimly kembali menegaskan, bahwa pasal mengenai penghinaan presiden, sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.

"Ketika itu terjadi perdebatan panjang di antara para ahli hukum dalam dan luar negeri, termasuk juga dari PBB yang mengikuti persidangan melalui teleconference. Kemudian, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa pasal penghinaan presiden tersebut sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan peradaban demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945," paparnya.

Jimly khawatir apabila pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan lagi, maka budaya feodal yang ada di Indonesia akan kembali hidup.

"Kekhawatiran itu timbul ketika penegak hukum menjadi terlalu sensitif pada setiap penentangan terhadap kepala negara yang masih dianggap sebagai simbol negara," tutupnya.