Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mantan Komisioner KPU Nilai Tidak Perlu Rekapitulasi Suara Berjenjang ke Depan

Mantan Komisioner KPU Nilai Tidak Perlu Rekapitulasi Suara Berjenjang ke Depan Persiapan pemilu ulang di Ciputat. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan catatan pada Pemilu 2019. Menurutnya, ke depan tak perlu ada rekapitulasi suara berjenjang.

Hal itu dikatakan Ferry usai diskusi bertajuk 'Setelah Pemilu Serentak' di Gado-gado Boplo Resto, Jalan Cikini Raya 111, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

"Kami di Netgrit mengusulkan tidak perlu ada rekapitulasi berjenjang. Cukup di TPS difoto, diupload, langsung masuk ke data center KPU, sudah selesai. Kalaupun nanti terjadi despute atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian, itu tinggal dibuka saja nantinya," kata Ferry.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi evaluasi dan menjadi perhatian bersama dari para pegiat pemilu, partai politik, dan legislatif. Sehingga di tahun 2020 sudah mulai proses revisi dan evaluasi aktivitas pemilu.

"Termasuk soal aspek tata kelola dari kelembagaan penyelenggara pemilu. Misal bimbingan teknisnya, pemberian mekanisme SDM yang qualified. Sehingga tidak muncul lagi seperti ini," imbuh.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga memberi catatan pada Pemilu serentak. Dia mengusulkan supaya pemilu dipisah dan dilakukan dua kali dalam lima tahun, antara pemilu nasional dan lokal.

"Ini kan juga ada kaitannya dengan pemerintahan yang perlu dikuatkan, presidensial kah atau parlementer. Indonesia kan menganut presidensial maka penguatannya adalah pusat dan lokal," kata Ferry.

"Nanti pemilunya ya 2024 pemilu nasional, 2026 setengah nanti pemilu lokal. Pemilu nasional memilih Presiden, DPR dan DPD, lokal memilih Gubernur Walikota, DPR Provinsi dan Kabupaten," ucapnya.

Selain itu, Ferry turut berduka atas gugurnya ratusan petugas di Pemilu serentak 2019 karena kelelahan. Menurutnya, perlu ada evaluasi mendalam dari pihak penyelenggara. Namun, dia meminta saat ini KPU fokus dalam soal rekapitulasi suara.

"Saya mengusulkan agar KPU dan Bawaslu tetap dalam proses rekapitulasi yang sekarang sedang ada di PPK dan akan berlanjut di kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Fokus saja disana," kata doa.

"Bahwa kemudian ada teman-teman yang gugur, itu bisa dijadikan pelajaran pada evaluasi mendalam nantinya," tandas Ferry.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Pernah Rilis Quick Count Pilkada DKI, Ini Penjelasan KPU
Tak Pernah Rilis Quick Count Pilkada DKI, Ini Penjelasan KPU

KPU Jakarta tidak akan mengumumkan hasil quick count Pilkada 2024 dan hanya akan menyediakan dokumen C-Hasil sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Baca Selengkapnya
Form C Hasil Rekapitulasi Pilkada Jakarta Sudah 100 Persen Diunggah, Bisa Dilihat di Sini
Form C Hasil Rekapitulasi Pilkada Jakarta Sudah 100 Persen Diunggah, Bisa Dilihat di Sini

Fahmi menegaskan, jika pihaknya telah bekerja secara transparan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Selengkapnya
KPU Tak Lakukan Quick Count, Begini Alur Proses Penghitungan Suara Pilkada Jakarta
KPU Tak Lakukan Quick Count, Begini Alur Proses Penghitungan Suara Pilkada Jakarta

Sebagai informasi, pada hari ini Jakarta mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur 2024-2029.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen

Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Setop Tampilan Diagram Sirekap, KPU Sebut Rekapitulasi Suara Disiarkan Secara Live Streaming
Setop Tampilan Diagram Sirekap, KPU Sebut Rekapitulasi Suara Disiarkan Secara Live Streaming

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, pihaknya bakal tetap menjaga transparansi hasil rekapitulasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara keseluruhan.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Nasib Sirekap Usai Tampilan Informasi Berubah
KPU Jelaskan Nasib Sirekap Usai Tampilan Informasi Berubah

KPU RI meminta kepada rekapitulator daerah untuk segera mengunggah hasilnya jika sudah ada.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap KPU Tak Lagi Tampilkan Diagram Real Count di Website
Penjelasan Lengkap KPU Tak Lagi Tampilkan Diagram Real Count di Website

Kini KPU fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.

Baca Selengkapnya
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.

Baca Selengkapnya
Alasan KPU Ngotot Ogah PSU di Tempat Ketua KPPS Coblosi 19 Surat Suara Pramono-Rano
Alasan KPU Ngotot Ogah PSU di Tempat Ketua KPPS Coblosi 19 Surat Suara Pramono-Rano

Dody menjelaskan, Bawaslu Jakarta langsung menanggapi kejadian dari oknum KPPS tersebut.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap

Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Soal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dihentikan: Hanya yang Belum Sinkron dengan Sirekap
KPU Jelaskan Soal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dihentikan: Hanya yang Belum Sinkron dengan Sirekap

Tujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.

Baca Selengkapnya