Mantan Komisioner KPU Nilai Tidak Perlu Rekapitulasi Suara Berjenjang ke Depan
Merdeka.com - Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan catatan pada Pemilu 2019. Menurutnya, ke depan tak perlu ada rekapitulasi suara berjenjang.
Hal itu dikatakan Ferry usai diskusi bertajuk 'Setelah Pemilu Serentak' di Gado-gado Boplo Resto, Jalan Cikini Raya 111, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).
"Kami di Netgrit mengusulkan tidak perlu ada rekapitulasi berjenjang. Cukup di TPS difoto, diupload, langsung masuk ke data center KPU, sudah selesai. Kalaupun nanti terjadi despute atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian, itu tinggal dibuka saja nantinya," kata Ferry.
-
Kapan KPU akan selesaikan rekapitulasi? Rapat pleno akan terus dilangsungkan hingga suara dari seluruh provinsi terhitung secara berjenjang sampai 20 Maret 2024.
-
Kapan KPU lakukan rekapitulasi? Kegiatan ini sudah dilakukan sejak Rabu (28/2) kemarin, dengan diawali pembacaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
-
Dimana KPU DKI rekapitulasi suara Pemilu 2024? Adapun KPU DKI Jakarta memperoleh hasil suara sah ini setelah menuntaskan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi DKI Jakarta Pemilu serentak (Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD) 2024 sejak 7-9 Maret 2024.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Kapan KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara? Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, mulai dari registrasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
Menurutnya, hal ini perlu menjadi evaluasi dan menjadi perhatian bersama dari para pegiat pemilu, partai politik, dan legislatif. Sehingga di tahun 2020 sudah mulai proses revisi dan evaluasi aktivitas pemilu.
"Termasuk soal aspek tata kelola dari kelembagaan penyelenggara pemilu. Misal bimbingan teknisnya, pemberian mekanisme SDM yang qualified. Sehingga tidak muncul lagi seperti ini," imbuh.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu juga memberi catatan pada Pemilu serentak. Dia mengusulkan supaya pemilu dipisah dan dilakukan dua kali dalam lima tahun, antara pemilu nasional dan lokal.
"Ini kan juga ada kaitannya dengan pemerintahan yang perlu dikuatkan, presidensial kah atau parlementer. Indonesia kan menganut presidensial maka penguatannya adalah pusat dan lokal," kata Ferry.
"Nanti pemilunya ya 2024 pemilu nasional, 2026 setengah nanti pemilu lokal. Pemilu nasional memilih Presiden, DPR dan DPD, lokal memilih Gubernur Walikota, DPR Provinsi dan Kabupaten," ucapnya.
Selain itu, Ferry turut berduka atas gugurnya ratusan petugas di Pemilu serentak 2019 karena kelelahan. Menurutnya, perlu ada evaluasi mendalam dari pihak penyelenggara. Namun, dia meminta saat ini KPU fokus dalam soal rekapitulasi suara.
"Saya mengusulkan agar KPU dan Bawaslu tetap dalam proses rekapitulasi yang sekarang sedang ada di PPK dan akan berlanjut di kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Fokus saja disana," kata doa.
"Bahwa kemudian ada teman-teman yang gugur, itu bisa dijadikan pelajaran pada evaluasi mendalam nantinya," tandas Ferry.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Idham Holik menyatakan, pihaknya bakal tetap menjaga transparansi hasil rekapitulasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara keseluruhan.
Baca SelengkapnyaKPU RI meminta kepada rekapitulator daerah untuk segera mengunggah hasilnya jika sudah ada.
Baca SelengkapnyaKini KPU fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaZaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.
Baca SelengkapnyaHarli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap
Baca SelengkapnyaTujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.
Baca SelengkapnyaMardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.
Baca SelengkapnyaDPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca SelengkapnyaPublik kini tidak lagi dapat melihat perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 kala mengakses laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ dikembangkan KPU RI.
Baca Selengkapnya