Mantan pentolan KPK: Pembagian sembako di Pilkada sama saja korupsi
Merdeka.com - Mantan pentolan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto menggelar diskusi dan pertemuan tertutup dengan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan di kediaman Anies, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak Jakarta Selatan, Minggu (16/4). Salah satu pembahasannya adalah potensi kecurangan berupa praktik politik uang berupa pembagian sembako saat masa tenang Pilgub DKI.
Bambang Widjojanto yang juga juru bicara Anies-Sandi menilai, praktik bagi-bagi sembako di masa kampanye merupakan bagian dari tindakan korupsi. Dalih pembagian sembako dengan bertujuan memenangkan salah satu kandidat merupakan bagian dari politik uang.
"Politik uang salah satu ya adalah bagi-bagi sembako. Korupsi sama dengan bagi-bagi sembako," kata Bambang di kediaman Anies Baswedan, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa saja asas Pemilu di Indonesia? Asas Pemilu di Indonesia adalah Luber Jurdil, Ini Penjelasannya Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian asas adalah alas, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau pedoman. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asas Pemilu adalah dasar atau pedoman dalam pelaksanakan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia.
-
Apa yang menjadi ciri utama Pilkada di Indonesia? Pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituen mereka.
-
Bagaimana cara individu melawan korupsi? Setiap individu memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain adalah menolak untuk terlibat dalam praktik suap, melaporkan setiap tindakan korupsi yang terlihat, serta mendukung upaya transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, menjalani kehidupan dengan prinsip integritas juga merupakan langkah yang sangat berarti.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Melawan politik uang merupakan bentuk dari gerakan antikorupsi. Terlebih saat ini Indonesia tengah berada dalam masa pembangunan kualitas demokrasi Indonesia.
Massifnya praktik bagi-bagi sembako jelang hari pencoblosan perlu menjadi perhatian. Sebab, saat ini sebetulnya Jakarta tengah menjadi sorotan dan memperlihatkan wajah demokrasinya.
"Kalau hal ini terjadi bukan satu dua dan masif, sebenarnya kita sedang mempertunjukkan satu situasi yang berlawanan dengan proses pemilukada yang baik, benar dan berkualitas," ungkap Bambang.
Poin pentingnya, kata dia, pengawas pemilu harus menindak segala bentuk praktik bagi-bagi sembako. Jangan malah dibiarkan dan bahkan sebagian terkesan adanya pembiaran. Bila ini dibiarkan maka kejahatan massif dan terstruktur menjadi sempurna.
"Jika pembiaran kejahatan yang terstruktur tidak busa dikendalikan, yang rusak bukan Jakarta tapi kita menulis sejarah kelam proses pilkada yang suram di seluruh Indonesia," ujarnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaPKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaDia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.
Baca SelengkapnyaPemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya