Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mantan pentolan KPK: Pembagian sembako di Pilkada sama saja korupsi

Mantan pentolan KPK: Pembagian sembako di Pilkada sama saja korupsi Bambang Widjojanto datangi KPK. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Mantan pentolan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto menggelar diskusi dan pertemuan tertutup dengan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan di kediaman Anies, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak Jakarta Selatan, Minggu (16/4). Salah satu pembahasannya adalah potensi kecurangan berupa praktik politik uang berupa pembagian sembako saat masa tenang Pilgub DKI.

Bambang Widjojanto yang juga juru bicara Anies-Sandi menilai, praktik bagi-bagi sembako di masa kampanye merupakan bagian dari tindakan korupsi. Dalih pembagian sembako dengan bertujuan memenangkan salah satu kandidat merupakan bagian dari politik uang.

"Politik uang salah satu ya adalah bagi-bagi sembako. Korupsi sama dengan bagi-bagi sembako," kata Bambang di kediaman Anies Baswedan, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).

Orang lain juga bertanya?

Melawan politik uang merupakan bentuk dari gerakan antikorupsi. Terlebih saat ini Indonesia tengah berada dalam masa pembangunan kualitas demokrasi Indonesia.

Massifnya praktik bagi-bagi sembako jelang hari pencoblosan perlu menjadi perhatian. Sebab, saat ini sebetulnya Jakarta tengah menjadi sorotan dan memperlihatkan wajah demokrasinya.

"Kalau hal ini terjadi bukan satu dua dan masif, sebenarnya kita sedang mempertunjukkan satu situasi yang berlawanan dengan proses pemilukada yang baik, benar dan berkualitas," ungkap Bambang.

Poin pentingnya, kata dia, pengawas pemilu harus menindak segala bentuk praktik bagi-bagi sembako. Jangan malah dibiarkan dan bahkan sebagian terkesan adanya pembiaran. Bila ini dibiarkan maka kejahatan massif dan terstruktur menjadi sempurna.

"Jika pembiaran kejahatan yang terstruktur tidak busa dikendalikan, yang rusak bukan Jakarta tapi kita menulis sejarah kelam proses pilkada yang suram di seluruh Indonesia," ujarnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Video Ketum Zulkifli Hasan 'PAN PAN PAN Bagi Bagi Gocapan', KPK Minta Jangan Curang
Video Ketum Zulkifli Hasan 'PAN PAN PAN Bagi Bagi Gocapan', KPK Minta Jangan Curang

KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Megawati Dengar Banyak Laporan Institusi Negara Tidak Netral di Pilkada
Megawati Dengar Banyak Laporan Institusi Negara Tidak Netral di Pilkada

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan

Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana

Baca Selengkapnya
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah

Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Kaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah, Begini Reaksi Ganjar
Kaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah, Begini Reaksi Ganjar

Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK: Semakin Dikejar, Korupsi Makin Buas dan Canggih Modusnya!
Pimpinan KPK: Semakin Dikejar, Korupsi Makin Buas dan Canggih Modusnya!

Wakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden
Tim Hukum AMIN: Pemberantasan Korupsi Butuh Political Will Presiden

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius

Baca Selengkapnya
Jurus Anies Berantas Korupsi: Alokasikan Dana Parpol Rp3 Triliun hingga Sahkan UU Perampasan Aset
Jurus Anies Berantas Korupsi: Alokasikan Dana Parpol Rp3 Triliun hingga Sahkan UU Perampasan Aset

Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya