Mantan Pimpinan Pansus RUU Desa: Tak Ada Parpol yang Menolak Dana Desa

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut Fraksi PDIP satu-satunya yang menolak adanya Dana Desa saat Pembahasan RUU tentang Desa di DPR 2014 lalu. Namun, pernyataan itu dibantah oleh mantan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Desa, Khatibul Iman Wiranu.

Khatibul Umam Wiranu, menuturkan, tidak ada penolakan adanya dana desa saat pembahasan di Pansus 2014 lalu.

"Setahu saya sih dalam proses awal sampai akhir ya tentu ada yang tidak setuju satu pasal, setuju pasal lain. Menyangkut uang desa itu enggak ada yang menolak. Iya uang dana desa ini enggak ada yang menolak," kata Khatibul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/2).

Khatibul tidak menampik bahwa memang pada saat pembahasan RUU ada dinamika yang terjadi. Terutama soal besaran dana desa yang akan diterapkan.

"Debat saja di dalam pembahas perdebatan argumentasinya apa gitu kan. Tapi enggak ada fraksi yang menolak soal dana desa," ungkapnya.

Dia menjelaskan, ada pihak yang menginginkan dana desa memiliki besaran yang pasti di undang-undang. Tambahnya, ada juga yang ingin dana desa hanya ditulis persentase dari APBN.

"Karena menganggu APBN kan kalau diangkakan pasti. Tapi akhirnya kan disepakati enggak pakai angka. Tergantung kemampuan pemerintah pusat," ungkapnya.

Meski begitu, Politikus Partai Demokrat ini tidak menegaskan apakah PDIP benar-benar menolak anggaran dana desa kala itu. Namun, dia meminta semua pihak untuk melihat hasil akhir dari Undang-Undang Desa.

"Iya ya kan sebenarnya kalau pembahasan itu kalau di dalam undang-undang itu kita harus lihat hasil akhirnya bukan perdebatannya," ucapnya.

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

Hidayat mengatakan, awal mula dana desa muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditanda tangani Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarakan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Politikus PKS ini, kala itu PDIPsebagai partai yang menaungi Tjahjo juga menolak adanya dana desa. Karena itu dia meminta Tjahjo meralat ucapannya.

"Uniknya justru pada masa itu, justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengkoreksi deh, seperti yang lain," ungkap Wakil Ketua MPR itu.