Manuver Ahok dan timses redam amarah NU kembali menuai polemik

Merdeka.com - Acara bertajuk 'istigasah kebangsaan warga NU DKI Jakarta' yang diselenggarakan Ketua Umum PPP Djan Faridz, dan dihadiri calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dipersoalkan pengurus oleh PW GP Ansor DKI.

Acara yang juga dihadiri salah satu tim sukses Nusron Wahid, dan tim kuasa hukum Humphrey Djemat itu dinilai mencatut nama NU dan mengklaim Nahdliyin Jakarta. Padahal menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PW GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin, acara itu tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi NU dan bukan representasi warga NU.

"Penggunaan logo NU dalam acara tersebut ilegal, karenanya ada konsekuensi hukum. Acara tersebut berpotensi untuk memecah belah NU. GP Ansor DKI protes keras atas penggunaan lambang NU dan akan melakukan langkah lanjutan, baik hukum maupun non-hukum," kata Redim dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (6/2).

Redim menilai, tindakan itu semakin memperkeruh suasana, bersikap permusuhan dan memecah belah. Dia bahkan mengibaratkan, penggagas acara tersebut tengah melakukan politik belah bambu ala penjajah.

"GP Ansor DKI siap mengawal sikap PWNU dan PBNU. Kami warga NU tersinggung atas tindakan Ahok dan tim. Dan acara tersebut semakin membuat warga NU tersinggung. Warga NU DKI tersinggung dan tetap mengecam keras perlakuan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan pengacaranya terhadap Rois Am PBNU KH. Maruf Amin," jelas Redim.

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menilai, NU telah menjadi magnet perebutan para cagub-cawagub DKI. Hal ini menyebabkan NU berada dalam arus politisasi yang dapat mengancam khittah NU.

Dia menilai, PWNU DKI mestinya menjadi penjaga khittah NU agar tidak terbawa arus kepentingan politik salah satu kandidat.

"Ketika PWNU hanya menerima pasangan AHY-Silvy di kantor PWNU DKI, sementara tidak menerima kandidat yang lain, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa PWNU DKI telah berpihak terhadap salah satu calon tertentu. Idealnya, PWNU DKI memanggil semua calon sembari mengingatkan agar seluruh calon berkompetisi secara sehat serta membawa kemaslahatan bagi seluruh warga DKI," katanya..

Menurutnya, belakangan muncul beberapa pihak yang mengklaim NU telah mendukung pasangan AHY-Silvy. Namun PWNU DKI tidak menindak tegas oknum tersebut sembari menegaskan netralitas PWNU DKI.

"Sejatinya NU tidak diseret-seret ke dalam tarikan dan kubangan kepentingan politik praktis. Biarkan warga NU menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, karena sebenarnya warga NU sudah mempunyai pilihan yang cocok bagi mereka untuk kemaslahatan DKI Jakarta," jelasnya.

Reaksi keras atas acara 'istigasah kebangsaan warga NU DKI Jakarta' itu juga datang dari lawan politik Ahok di Pilgub DKI. Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Romahurmuziy, Ahmad Baidowi mengaku heran dengan sikap Ahok yang ingin diundang dalam acara-acara Nahdlatul Ulama (NU).

Awiek juga meragukan peserta istigasah kebangsaan warga NU DKI Jakarta yang diselenggarakan Ketum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz itu. Acara tersebut, kata dia, tidak dilakukan oleh warga PWNU DKI maupun PBNU DKI Jakarta.

"Apalagi jika dikaitkan dengan sikap dan kelakuannya yang menyinggung perasaan Nahdliyin. Satu hal lagi, istigasah kebangsaan itu tidak dilakukan oleh PWNU DKI maupun PBNU. Nah, pesertanya pun belum tentu warga NU," kata Awiek saat dihubungi merdeka.com, Senin (6/2).

Anggota tim sukses Ahok-Djarot, Guntur Romli mengaku heran adanya kritik soal acara 'istigasah kebangsaan warga NU DKI Jakarta' tersebut. Sebab, dia merasa sejak kapan istigasah digelar Nahdliyin ibu kota perlu izin PWNU Jakarta.

"Apalagi yang mengadakan adalah tokoh NU Jakarta yakni Djan Faridz yang mantan Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta (2011-2014) dan dihadiri oleh KH Nur Iskandar SQ, yang baru sembuh dari sakit, yang pernah dikabarkan wafat gara-gara menolak Aksi Bela Islam 411 dan 212," kata Guntur dalam keterangannya, Senin (5/2).

Guntur menyayangkan ada pihak menolak acara keagamaan tersebut. Dia merasa langkah itu dianggap politis. Sebab acara diadakan Djan Faridz sekaligus Ketua Umum PPP dan hanya dihadiri seorang calon gubernur.

"Kita sayangkan politisasi ini. Tapi, politisasi terhadap NU tidak hanya dilakukan oleh Djan Faridz, karena sampai ke struktur PBNU juga melakukan. Rais Aam Syuriah, Ketum PBNU dan Sekjend PBNU hanya menerima pasangan calon Agus-Sylvi pada bulan Oktober tahun lalu, bahkan diberi KartaNU," ungkapnya.

Hubungan Ahok dengan NU belakangan diketahui memanas usai sidang penistaan agama, Selasa (31/1) lalu. Ahok dan tim kuasa hukumnya dinilai tak menghormati posisi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, saat memberikan kesaksian dalam sidang.

Ahok dan kuasa hukumnya lantas menuding KH Ma'ruf Amin memberi keterangan palsu dan mengancam akan mempolisikan KH Ma'ruf Amin yang juga merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ahok dan kuasa hukumnya menuding ada komunikasi antara KH Maruf Amin dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendesak agar fatwa soal penistaan agama segera dikeluarkan MUI.

Ahok pun meminta maaf terhadap Ma'ruf Amin. Bahkan, tim kuasa hukum meralat pernyataan yang bakal melaporkan Ma'ruf Amin dan soal komunikasi dengan SBY. Namun, meski Ahok telah meminta maaf dan Ma'ruf Amin telah memaafkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tetap mengecam Ahok atas sikapnya dalam sidang tersebut.