Manuver dan tudingan GMPG sudutkan Setya Novanto
Merdeka.com - Gerakan Muda Partai Golkar yang dikoordinatori Ahmad Doli Kurnia terus melakukan manuver menggoyang posisi Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Dari mengklaim didukung para senior di partai untuk membersihkan Golkar hingga melaporkan pertemuan Setnov dengan Ketua MA Hatta Ali ke Komisi Yudisial.
Pada 8 Agustus lalu, Doli menyebut ada 17 nama yang mendukung Gerakan Muda Partai Golkar dalam gerakan 'Golkar Bersih'. Doli mengklaim, anggota DPP yang tergabung itu memiliki visi-misi yang sama yaitu mendorong pembaharuan untuk Partai Golkar serta tidak memberikan dukungan pada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Nama yang kami cantumkan ini mendukung pembaruan dan perubahan di Golkar. Golkar saat ini ada pemerosotan elektabilitasnya di masyarakat dan citra negatif terus meluas karena ketum Setya Novanto," kata Doli di RM Sederhana SCBD, Jakarta, Selasa (8/8).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Nama ini mereka juga tidak mendukung secara terbuka upaya konsolidasi yang memberikan dukungan pada Novanto," ucapnya.
Klaim itu dibantah Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebab kriteria anggota yang bersih tidak jelas. "Kriteria tentang bersih dan tidak bersih itu kan tidak jelas yang dibuat oleh mereka. Sehingga tidak perlu kita respons secara serius," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8).
Apalagi, menurut Idrus, sederet nama anggota DPP Golkar yang dirilis GMPG telah menyampaikan respons bahwa mereka tidak mengetahui namanya dicatut. Namun, Idrus menolak membocorkan nama-nama anggota DPP yang telah memberikan konfirmasi. "Ada beberapa yang sudah sampaikan ke WA grup kita maupun ada juga yang konfirmasi langsung kepada saya yang menyampaikan bahwa kami tidak tahu kok namanya dicantumkan," tegasnya.
Pada 15 Agustus lalu, GMPG mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA) untuk bertemu dan meminta klarifikasi dari Ketua MA Hatta Ali soal pertemuannya dengan Ketua Partai Golkar Setya Novanto. Pertemuan itu terjadi saat Novanto dan Hatta Ali menjadi penguji sidang disertasi politikus Partai Golkar Adies Kadir di Universitas 17 Agustus, Surabaya, Jawa Timur.
"Kami datang kami sudah kirim surat sebelumnya ke ketua MA untuk bisa bertatap muka dan kami meminta klarifikasi atas informasi itu," kata Doli di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (15/8).
Dari informasi yang didapat, menurut Doli, Setnov berencana melakukan pendekatan dengan Hatta agar bisa meloloskan proses hukum kasus korupsi e-KTP, termasuk proses praperadilan. Pasalnya, Setnov telah ditetapkan tersangka dalam korupsi e-KTP. "Karena informasi yang kami terima dan beredarnya isu di luar itu kan seolah-olah Pak SN ini sedang melakukan upaya pendekatan supaya bisa lolos di praperadilan," tegasnya.
Doli melihat ada kejanggalan ketika Setnov didapuk sebagai penguji sidang disertasi dari Adies. Sepengetahuan Doli, Setnov hanya bergelar sarjana akuntansi. Sementara, seharusnya sidang disertasi diuji oleh seorang bergelar doktor. "Di mana saat itu Pak Novanto menjadi salah satu penguji sama dengan Pak Hatta Ali. Nah saat itu kita juga agak terkejut kenapa kok tiba-tiba Pak SN bisa jadi penguji doktor, padahal setahu saya dia lulusan S1 latar belakangnya akuntansi," terangnya.
Namun tidak ada perwakilan MA yang menerima kedatangan GMPG. Doli pun akhirnya mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu pada Senin 21 Agustus kemarin. Kata Doli, kehadiran Setnov dengan Ketua MA di acara itu menjadi tanda tanya besar. Sebab, Setnov telah menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.
Menanggapi pengaduan itu, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, pihaknya belum dapat menilai apakah dalam pertemuan tersebut terdapat pelanggaran kode etik hakim atau tidak. Namun, ia memastikan bakal menindaklanjuti laporan GMPG.
"Ini adalah kali ke dua, GMPG ke Komisi Yudisial. Pertama laporkan sama pemantauan kasus yang libatkan bapak SN. Kedua juga sama tapi disertai laporan baru terkait pertemuan ketua MA di Surabaya. Pertama terima kasih atas kepercayaan masyarakat dalam hal ini GMPG," ujarnya.
ahkan, dikabarkan praperadilan Setya Novanto ini jadi ajang taruhan antar sesama anggota DPR.
Di sela pengaduan itu, Doli mengungkapkan Ketua umum Golkar Setya Novanto (Setnov) diyakini akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Bahkan, dikabarkan praperadilan Setya Novanto ini jadi ajang taruhan antar sesama anggota DPR. Namun Doli tak mau menyebutkan darimana informasi ini diperoleh.
"Kami dapat informasi ada anggota DPR yang berani mengajak taruhan anggota DPR yang lain dan besar jumlahnya, miliar, bahwa Pak Setya Novanto ini akan lolos melalui praperadilan," ujar Doli.
Dalam keterangannya, Doli enggan membeberkan informasi ini. Tetapi, ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut.
"Saya nggak nyebutin nama, makanya informasi itu ada yang menyampaikan ke kami lah. (Siap bertanggung jawab?) Oh iya. Sekali lagi ini dalam rangka sama-sama mengawal kasus e-KTP ini," tegasnya.
"(Itu taruhan sama-sama anggota DPR?) Katanya begitu, katanya bermiliar-miliar," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDalang Munaslub bermaksud untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, beredar surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengingatkan agar seluruh kader Partai Golkar merapatkan barisan.
Baca SelengkapnyaSenior Golkar Musfihin Dahlan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar bersama Bahlil Lahadalia sebagai Sekjen.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaTak menutup kemungkinan akan ada Munaslub apabila ada peristiwa besar di Partai Golkar.Reporter: Lisza Egeham
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaSenior Partai Golkar Musfihin Dahlan mengungkapkan alasan mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca Selengkapnya