Manuver Ical cari dukungan setelah dipukul KO Agung Laksono

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Keputusan ini pun membuat perseteruan Agung dan Aburizal Bakrie (Ical) makin panas.

Ical langsung menginstruksikan perlawanan kepada kubu Agung Laksono. Baik secara politik maupun jalur hukum, akan ditempuh Ical untuk melawan Agung cs.

Ical tak terima dengan keinginan kubu Agung yang akan mengganti pimpinan fraksi Golkar DPR yang saat ini diisi oleh para loyalisnya. Kubu Ical menilai, SK Menkum HAM belum sah secara hukum karena masih ada gugatan di pengadilan.

Angket untuk Yasonna pun telah digulirkan oleh Golkar kubu Ical bersama Gerindra, PKS dan PPP kubu Djan Faridz. Mereka melihat, ada intervensi dari parpol lain ketika Yasonna mengeluarkan SK tersebut.

Ical juga berencana membersihkan para pembelotnya yang ada di DPR. Salah satu targetnya yakni posisi wakil ketua MPR, Mahyuddin yang bakal diganti karena sudah menyeberang ke kubu Agung.

Berikut manuver Ical cari dukungan politik setelah SK Menkum HAM sahkan kubu Agung, dihimpun merdeka.com, Kamis (26/3):

Datang ke DPR serukan perlawanan

Ketua Umum Partai Golkar Versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mendatangi gedung DPR. Kedatangan Ical ini untuk melakukan rapat menyikapi terbitnya Surat Keputusan (SK) Menkum HAM Yasonna Laoly perihal penetapan Golkar pimpinan Agung Laksono sebagai pengurus yang sah.Ical yang ditemui sebelum mengikuti rapat menegaskan, tidak akan mengendurkan sikap untuk melawan Menkum HAM."Kita tunggu saja proses pengadilan. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan," kata Ical di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).Sementara, ketika disinggung soal langkah Golkar pimpinan Agung Laksono yang merebut kekuasaan di parlemen, ia menegaskan tak akan tinggal diam dan tetap terus melawan."Siapa yang mau ngerebut? Lawan!" kata Ical.

Langsung gelar rapat dengan KMP

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Dalam pertemuan itu, hadir seluruh petinggi parpol termasuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).Sekjen Golkar kubu Ical, Idrus Marham menjelaskan, salah satu agenda rapat yakni membahas tentang dinamika politik terkini. Misalnya Surat Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kubu Agung Laksono pimpin Golkar."Termasuk adanya SK Menkum HAM yang mengesahkan pendaftaran kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. termasuk PPP dan banyak lagi masalah isu yang berkembang di DPR. Hak angket, Perppu dan banyak lagi kita bahas," ujar Idrus usai rapat, Senin (23/3).Idrus menegaskan, bahwa sejauh ini KMP tetap solid meskipun Golkar dan PPP terjadi perpecahan. Dia menyatakan bahwa keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kubu Agung adalah bentuk abuse of power."Pembicaraan tadi menunjukkan KMP solid. Kita melihat keputusan Menkum HAM jelas merupakan bentuk abuse of power karena dalam proses sekarang masih berlangsung gugatan. Kita dukung Golkar di bawah ical dan Idrus Marham," tegas dia.Idrus menambahkan, KMP juga membahas angket untuk Yasonna yang mulai digulirkan besok. Menurut dia, KMP sepakat untuk memberikan angket kepada Yasonna."Kesepakatannya kita ingin kaji lebih dalam bagaimana sikap. Termasuk rencana hak angket mulai besok. Diserahkan kepada kawan DPR. Nanti kita lihat, masing-masing ada timingnya," terang dia.

Gulirkan hak angket untuk Yasonna

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya menyerahkan usulan hak angket ke pimpinan DPR petang ini. Hak angket yang diserahkan ke pimpinan DPR tersebut telah ditandatangani 116 anggota dewan dari 5 fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)."Tentu ini akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan dibawa ke paripurna. Hak angket yang disampaikan inisiator adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan Menkum HAM terkait UU intervensi partai politik," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang sekaligus menerima usulan hak angket di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3).Fadli Zon menjelaskan, usulan hak angket tersebut terlebih dahulu akan dibahas di rapat pimpinan lalu dibawa ke Badan Musyawarah dan terakhir dibahas di rapat paripurna."Dalam waktu dekat rapat paripurnanya. Kemungkinan minggu depan," kata Fadli.Di kesempatan yang sama, inisiator hak angket John Kenedy Azis yakin hak angket yang digulirkan ke Menkum HAM itu akan berjalan tanpa hambatan. Sebab, ia meyakini, Menkum HAM telah melanggar undang-undang karena telah mengeluarkan SK Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah."Insya Allah (hak angket) tidak akan gagal. Hak angket ini diajukan karena berlandaskan hukum," harapnya.Berikut perincian jumlah anggota fraksi yang telah menandatangani hak angket ke Menkum HAM:Golkar: 55 tandatanganGerindra: 37 tandatanganPKS: 20 tandatanganPPP: 2 tandatanganPAN: 2 tandatangan

Bersihkan pembelot di DPR

Fraksi Golkar Munas Bali langsung melakukan rapat menyikapi terbitnya Surat Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan Golkar pimpinan Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) tak tinggal diam dan akan melakukan perlawanan di parlemen.Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komaruddin mengatakan, pihaknya akan terus berupaya melakukan perlawanan terhadap Golkar kubu Agung Laksono."Dari awal kami berkesan tidak melawan, kali ini setelah rapat kami memutuskan melawan dan akan kita hadapi dengan segala risiko yang ada," kata Ade saat konferensi pers di Fraksi Golkar, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).Lebih lanjut, Ade mengutarakan isi rapat tersebut yakni memastikan akan mengganti anggota dewan yang membelot untuk bergabung dengan Golkar kubu Agung Laksono."Bahwa dalam tempo yang tidak terlalu lama besok akan ada pergantian beberapa orang di fraksi, komisi dan AKD yang telah bergabung dengan Golkar ancol," kata Ade.Dalam rapat itu juga disebutkan bahwa kubu Ical akan mengganti posisi wakil ketua MPR Mahyuddin yang secara terang-terangan sudah nyatakan dukungan ke Agung Laksono. Hasil rapat tersebut akan dilaporkan ke Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie yang juga datang ke gedung DPR."Kami akan laporkan ke ketum, akan ada pergantian kepada wakil ketua MPR pada rapat KMP yang akan berlangsung nanti malam. Supaya ada efektifitas kinerja Fraksi Golkar," terang dia.