Manuver kubu Prabowo hadapi kasus SDA

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menetapkan Suryadharma Ali (SDA) yang kini menjabat sebagai Menteri Agama, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).

Penetapan SDA yang masih menjabat sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) sebagai tersangka, memunculkan ancaman terhadap koalisi Merah-Putih pengusung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Zarkasih Noer mengakui jika kasus yang menjerat SDA akan berpengaruh terhadap posisi PPP sebagai bagian dari koalisi Merah-Putih.

"Ya mau tidak mau saya kira ada pengaruh. Oleh karena SDA sebagai menteri agama dan bagaimanapun PPP mendukung Prabowo," kata Zarkasih Noer kepada merdeka.com, Kamis (22/5).

Kubu Prabowo pun segera melancarkan manuver-manuver guna mengantisipasi dampak penetapan SDA sebagai tersangka KPK terhadap kestabilan Koalisi Merah-Putih.

Berikut beberapa manuver dilancarkan kubu Prabowo hadapi kasus SDA:

Gelar Rapat Koalisi

Setelah penetapan SDA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag), koalisi Merah-Putih segera menggelar rapat koalisi.Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengaku penetapan SDA sebagai tersangka oleh KPK, dibahas secara rinci dalam pertemuan mitra koalisi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa."Dibicarakan saja (penetapan SDA sebagai tersangka), iya lah masa tidak dibicarakan," kata Tjatur di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).Meski dibicarakan, Tjatur menegaskan kasus yang menimpa SDA tidak mempengaruhi internal mitra koalisi 'Merah-Putih' yang dibentuk Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB."Tapi tidak pengaruhi (koalisi)," imbuh Tjatur.Tjatur menambahkan, nasib SDA dalam koalisi bakal ditentukan oleh rapat tim pemenangan Prabowo-Hatta yang dipimpin oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pemenangan."Nanti bersama Pak Mahfud ditentukan langkah selanjutnya," tutup Tjatur.

PPP akan beri bantuan hukum kepada SDA

Penetapan SDA sebagai tersangka oleh KPK, tidak menyebabkan Ketua Umum PPP ini dijauhi oleh partai yang membesarkan namanya. Politikus PPP Ahmad Yani mengatakan, sebagai kader PPP, SDA tetap akan diberi bantuan hukum oleh PPP."Kita punya seperangkat bantuan hukum di PPP. Nanti akan kita gunakan itu," tutur Politikus PPP Ahmad Yani, Kamis (22/5).Penetapan SDA sebagai tersangka menjelang Pilpres, memicu PPP untuk bergerak mendalami kasus tersebut. "Saya tidak tahu persis, apa ini berkaitan dengan Pilpres. Soalnya momentumnya berdekatan. Intinya, kita mau mendengarkan dulu duduk permasalahan dan perkembangan dari kasus itu," imbuh Ahmad Yani.Ahmad Yani yakin kasus SDA tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara dalam Pilpres 2014. "Tidak ada efeknya ke PPP. PPP kan punya anggaran dasar rumah tangga (AD ART)," tutup Ahmad Yani.

Sekjen PPP sebut yang korupsi Menag bukan Ketum PPP

Sekjen PPP Romahurmuziy mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Suryadharma Ali. Namun, pria yang akrab disapa Romi ini menegaskan Suryadharma menjadi tersangka atas posisinya sebagai menteri agama, bukan sebagai ketua umum PPP."Penetapan status hukum tersebut murni dalam kedudukan SDA sebagai pejabat publik yang sama sekali tidak terkait dengan posisinya sebagai ketua umum DPP PPP," ujar Romi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5).Namun demikian, DPP PPP tetap akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila diperlukan. Dia berharap agar semua pihak mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan tidak memvonis SDA sebagai koruptor sebelum terbukti bersalah."Sehingga SDA tetap mendapatkan hak nya untuk berproses secara hukum sebagai warga negara dan menyampaikan keterangannya kepada publik secara berimbang," tegas dia.SDA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Pasal yang didakwa yakni Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP.

Hatta Minta Kasus SDA Tidak Dipolitisasi

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais angkat bicara terkait ditetapkannya ketua umum PPP sekaligus Menteri Agama Suryadharma Ali yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Amien Rais mengimbau kepada pihak terkait agar jangan ada politisasi terkait penetapan tersebut."Yang penting harus sangat teliti dan yang penting jangan ada politisasi. Karena ini tahun politik juga, jadi saya minta kepada aparat hukum, entah itu Kejagung atau KPK atau lain-lain," ujar Amien sesaat sebelum meninggalkan Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (22/5).Dirinya menyerahkan kasus yang melibatkan SDA itu kepada hukum, jika memang memiliki bukti-bukti, maka sudah seharusnya diproses."Kalau memang ada bukti-bukti tentu harus diproses, ditunjukkan transparansi dan diberikan nasihat hukum seperti biasanya," pungkasnya.Mengenai imbasnya ditetapkannya SDA sebagai tersangka dapat mempengaruhi koalisi, Amin membantahnya."Sangat tidak berpengaruh sama sekali," tandasnya.Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menyatakan, SDA sangat berhak mendapatkan bantuan hukum."Kami juga akan memberikan bantuan hukum. Secara pribadi beliau berhak mendapat bantuan hukum," tegasnya.