Manuver Setnov rapatkan barisan agar tak terdepak dari Ketum Golkar

Merdeka.com - Nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terus menerus disebut dalam pusaran kasus mega korupsi e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Namanya disebut dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak hanya sebagai penerima uang, Setnov juga disebut jaksa ikut bersama-sama dengan terdakwa merancang 'pemufakatan jahat' proyek tersebut. Perkembangan terbaru, Setnov dicekal bepergian keluar negeri oleh pihak Imigrasi atas permintaan KPK.

Internal partai berlambang beringin pun belakangan bergejolak. Bahkan isu Munaslub sempat berembus.

Para kader dan petinggi Golkar merapatkan barisan. Mereka pun tengah mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan kondisi partai.

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai bahkan secara terang-terangan menduga Setnov tak lama lagi bakal menyandang status sebagai tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Yorrys mengaku semua stakeholder Golkar dari DPP tingkat 1 dan 2, Dewan Pakar telah sepakat melakukan konsolidasi.

"Kita sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum (Setnov). Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi gimana Golkar selamatkan partai," katanya.

Yorrys mengakui efek dari Setnov terjerat kasus korupsi e-KTP membuat elektabilitas Golkar terus menurun. Karenanya, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar mengembalikan elektabilitas Golkar jelang Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Sebab efek posisi ketua umum nantinya akan sangat terasa saat verifikasi faktual partai pada Agustus 2017 mendatang.

"Kalau memang ada gerakan di situ tidak bisa melakukan faktual kita akan di diskualifikasi, ini menjadi masalah tersendiri," katanya.

Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) ikut angkat bicara. JK melihat, Golkar dalam kondisi tidak baik karena Setnov terbelit kasus hukum.

"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena ketumnya sudah dicekal," kata JK saat memberikan pernyataan pers di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/4) lalu.

JK bahkan meyakini Golkar akan memilih ketua umum baru jika sampai Setnov menjadi tersangka. "Tapi menurut saya, kalau Munaslub sih sisa dua tahun umur pengurus ini. Nanti dua tahun Munas lagi. Jadi mungkin perlu sekaligus Munas saja. Tapi tentu waktunya ditentukan oleh Golkar sendiri," katanya.

Sadar internal partainya mulai bergejolak, Setnov pun mengambil langkah. Ketua DPR ini mengumpulkan para loyalisnya bersama pengurus DPD 1 dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4) malam lalu.

Usai pertemuan, Sekjen Golkar Idrus Marham mengaku ada sejumlah keputusan penting yang diambil dalam pertemuan beberapa jam itu. Salah satunya, keputusan DPD Golkar seluruh Indonesia terus mendukung kepimpinan Setnov.

"Mendukung sepenuhnya kepemimpinan Partai Golkar hasil Munaslub 2016 di bawa kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketua umum, Nurdin Halid sebagai ketua harian dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal dan Robert J Kardinal sebagai Bendahara Umum," kata Idrus membacakan yang tertulis di secarik kertas.

Dukungan penuh dari DPD, diklaim Idrus, dikarenakan di bawah kepemimpinan Setnov, keberhasilan yang dicapai Golkar dalam hal konsolidasi maupun elektoral yakni prestasi di Pilkada 2017 cukup baik.

"Berbagai prestasi telah dihasilkan oleh kepemimpinan Setya Novanto sebagai ketum, Idrus Marham sebagai sekjen serta jajaran pengurus DPP Golkar," kata Idrus.

Idrus berharap semua kader tetap solid menghadapi berbagai prahara yang tengah melanda Partai Golkar. Apalagi, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada ada di 2018. Golkar berharap kemenangan kepala daerah yang mereka usung unggul dengan perolehan suara lebih dari 60 persen.

"Mengimbau kepada segenap keluarga besar Partai Golkar untuk menjaga soliditas dan kebersamaan dalam menjaga marwah dan martabat Partai Golkar," kata Idrus.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, menegaskan pertemuan tersebut membuktikan internal Golkar tetap solid meski Setnov dikaitkan dengan proyek e-KTP.

"Jadi inilah karena ada suara-suara di media yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seolah-olah di Golkar ini ada masalah, nah makanya DPD I itu berkumpul, mau menyatakan bahwa di Golkar itu tidak ada masalah," katanya.

Dalam pertemuan tadi, ada sejumlah hal yang dibahas dan diputuskan. Salah satunya, tetap mendukung kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Sehingga dia pastikan tidak ada rencana digelar munaslub.

"Enggak ada munaslub, enggak ada. Tidak ada satupun DPD yang minta adanya munaslub. tidak ada satupun. Golkar sangat solid," katanya.

"Ini yang ditunjukkan DPD I karena DPD I sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang berhak menentukan munas atau tidak munas itu DPD 1," sambung Nurdin Halid. (mdk/dan)