Marah ucapan Mega dipelintir media, PDIP pertimbangkan langkah hukum

Merdeka.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyetujui pembubaran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah hukum pun dipertimbangkan untuk ditempuh terhadap sejumlah media yang menulis berita yang dinilai sangat tidak akurat dan merugikan bagi citra Megawati dan PDI Perjuangan.

Sikap ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (18/8) dini hari.

Sebagaimana diketahui, Megawati menjadi pembicara kunci di Seminar Konstitusi 'Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' yang digelar MPR, Selasa (18/8) pagi.

Pria yang akrab disapa dengan Bambang Pacul ini mengatakan wajar Fraksi PDI Perjuangan bereaksi atas pemberitaan itu.

"Ibu Megawati sudah dijelekkan namanya dengan munculnya berita itu. Masak kami berdiam diri saja. Ini benar-benar dipelintir. Ini pelintir yang sangat luar biasa. Wajar kami menunjukkan kemarahan," tegasnya.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI kaget dan sangat menyayangkan pemberitaan media yang menulis Ibu Megawati meminta KPK dibubarkan. Apalagi kami melihat dan membaca reaksi di sosial media yang seolah-olah mengesankan pemberitaan itu benar adanya. Saya bersama 500an orang mendengarkan dengan seksama pidato Ibu Megawati sejak awal hingga pidato selesai. Tidak benar Bu Mega meminta KPK dibubarkan sebagaimana yang ditulis," tambah Wuryanto.

Memahami reaksi publik yang negatif itu, sebagai pimpinan fraksi, Bambang Wuryanto memutuskan akan menggelar rapat internal fraksi pada Rabu (19/8) pukul 11.00 WIB secara khusus membahas dampak pemberitaan itu dan langkah yang akan ditempuh setelah munculnya berita itu.

"Kami sangat menyayangkan pemberitaan tersebut, Ini sudah sangat memelintir terlalu jauh. Ini bisa disomasi. Namun, sikap apa yang akan diputuskan sepenuhnya akan dibicarakan di rapat nanti," pungkasnya.