Marak TKA ilegal bisa berujung hak angket? Ini kata DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyerahkan usulan hak angket untuk menindaklanjuti maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal kepada seluruh anggota dewan. Agus mengatakan, penggunaan hak angket harus diusulkan lebih dari 20 anggota dan lebih dari satu fraksi.

"Jadi kita melihat hak angket adalah hak anggota dewan sehingga kalau memang ada usulan biarlah ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/12).

"Itu diusulkan lebih dari 20 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, nanti disampaikan kepada pimpinan dan di dalam pimpinan diproses sesuai dengan perundang-undangan UU MD3, kemudian disampaikan dalam paripurna," sambungnya.

Usulan hak angket itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disepakati. Agus menuturkan, jika mendapat persetujuan, DPR akan membentuk panitia kerja hak angket.

"Setelah disampaikan paripurna, kemudian ditanyakan dalam paripurna kalau memang menyetujui maka diproses sesuai perundang-undangan yang ada. Barang kali ada yang nambahi, kali ada yang memasukan dalam satu AKD. Nanti ada panitianya dan sebagainya," terangnya.

Sebelumnya, serbuan buruh asing ilegal asal negeri tirai bambu dinilai telah meresahkan masyarakat. Pemerintah pun diminta memberikan data rinci jumlah tenaga kerja asing China yang datang dan menetap di Indonesia.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf meminta DPR menggunakan hak angketnya agar pemerintah segera melakukan penelusuran terkait keberadaan buruh asing China di Tanah Air.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera memberikan konfirmasi soal jumlah pasti buruh ilegal asal China yang datang ke Indonesia. Sebab, menurutnya, rumor 10 juta buruh ilegal China itu telah meresahkan masyarakat.

"Wajar saja jika presiden menolak angka 10 juta yang katanya disebut-sebut di medsos. Karena jumlah TKA ilegal itu memang kelihatannya tidak mencapai angka itu. Data itu yang saya kira perlu dipastikan dan disampaikan ke masyarakat," kata Saleh melalui pesan tertulisnya, Selasa (27/12).

Presiden Joko Widodo meminta aparat menindak tegas penyebar isu 10 juta tenaga kerja asing ilegal. Saleh menilai penyebar isu memiliki tujuan baik agar pemerintah lebih waspada.

"Saya berbaik sangka bahwa penyebar isu 10 juta TKA ilegal tidak memiliki niat buruk. Bisa saja, isu itu disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan berhati-hati," tegasnya.