Marak calon kepala daerah jadi tersangka, KPU ogah revisi aturan main

Merdeka.com - Maraknya calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, namun posisinya sebagai calon peserta tidak dapat digantikan. Pemerintah pun mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merevisi aturannya, sehingga memungkinkan calon peserta pilkada yang berstatus tersangka dapat digantikan.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Viryan menegaskan, KPU tidak ada pembahasan untuk merevisi peraturannya. Pergantian dalam masa pencalonan, lanjut dia, hanya dapat dilakukan karena 3 hal.

"Enggak. Enggak ada. Penggantian calon kan hanya kalau ada tiga hal. satu, sebelum penetapan apabila sakit. kedua, berhalangan tetap. ketiga, meninggal dunia," ucap Viryan, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Viryan memberikan contoh, pergantian calon kepala daerah sudah pernah terjadi di Kalimantan Timur, ketika calon tersebut meninggal dunia.

"Sudah terjadi di Kaltim. Kan ada wakilnya meninggal. Nah itu ada penggantian," sebutnya.

Menurut Viryan, pergantian itu berbeda ketika seorang calon dijadikan tersangka. Calon tersebut tidak dapat diganti hingga adanya keputusan pengadilan yang mengikat dalam batas waktu 30 hari sebelum pemungutan suara.

"Bisa diganti, kalau sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bisa diganti. Tapi kalau belum (putusan pengadilan), silakan berkampanye dengan kekuatan timnya kan ada bisa bekerja," katanya.

Sejauh ini, sudah ada sembilan orang calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi oleh KPK.