Marak uang palsu, Ketua DPR minta BIN lakukan investigasi
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menelisik peredaran uang palsu yang belakangan marak di sejumlah daerah. Politisi Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.
Bamsoet sapaan akrab Bambang mengatakan, peredaran uang palsu yang belakangan marak tak bisa dibiarkan. "Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu," katanya melalui pesan singkat dari Jenewa, Swiss, Rabu (28/3).
Sebelumnya Polres Bogor Kota menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar. Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan maka sekitar Rp 2,5 miliar.
-
Kenapa DPR RI ingatkan soal uang palsu? 'Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,' ucap Puteri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Dimana uang palsu diedarkan? Petugas kepolisian dari Polsek Leles menangkap ibu dan anak yang diduga mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Uang palsu apa yang diedarkan? Disampaikan Kepala Polsek Leles, AKP Agus Kustanto, keduanya mengedarkan uang imitasi dengan pecahan Rp10 sampai Rp100 ribu.
-
Kenapa korupsi merupakan masalah serius? Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan dan meluas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak transparan, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.
Dugaan Bamsoet, bisa jadi maraknya uang palsu ada kaitannya dengan pilkada. Yakni untuk money politics. "Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik. "Termasuk mengungkap aktor intelektualnya," tegasnya.
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.
Karena itu Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada Rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.
"Keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia harus bisa dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi kinegram, sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puteri juga mengingatkan BI untuk terus mempermudah akses penukaran uang.
Baca SelengkapnyaHati-hati terhadap uang palsu! Pelajari ciri-ciri uang asli dan cara memeriksanya menggunakan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).
Baca SelengkapnyaDigandeng Polri, Begini Cara BI Cek Keaslian Uang Palsu Rp22 M yang Ditemukan di Jakbar
Baca SelengkapnyaPolisi mendatangi pasar untuk memantau harga pangan dan mencegah peredaran uang palsu
Baca SelengkapnyaKetua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, merasa prihatin terhadap maraknya judi online dan pinjaman online yang merugikan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dibuat resah dengan peredaran uang pecahan Rp100.000 hasil mutilasi.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan sangat besar.
Baca SelengkapnyaUang mutilasi termasuk dalam kategori uang rupiah yang dirusak secara sengaja.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf berharap pemerintah tidak sekadar retorika dalam memberantas judi online.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Perry Warjiyo mengaku transaksi digital sering kali disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaUang asli dan uang palsu dapat dibedakan dengan 3 D.
Baca Selengkapnya