Mardani Ali Sera: Kalau Seminggu Ini Enggak Ada Kabar Reshuffle, Omdo

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah atas kerja para menteri yang dinilai tidak becus dalam menangani pandemi Virus Corona atau Covid-19. Kemarahan Jokowi terlihat saat memimpin rapat terbatas 18 Juni lalu, dan menyampaikan akan melakukan reshuffle.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, dia menunggu apa yang disampaikan oleh Jokowi. Bahkan, ia memberikan waktu selama satu Minggu agar Jokowi membuktikan ucapannya perihal reshuffle.

"Saya enggak mau suuzon (akan reshuffle atau gimik), kalau seminggu ini enggak ada kabar, omdo," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7).

Mardani menyampaikan, ada tiga hal yang dilihat dalam pidato Jokowi kala itu. Di mana pertama dilihat dari sudut aktor, sudut sistem dan sudut kultur.

"Dari sudut aktor wajar juga Pak Jokowi marah, tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri, karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk, saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. (Namun) 20-25 itu udah maksimal. Jangankan antar-Kementerian, antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah, apalagi antar-kementerian. Apalagi di negara maju selalu slim," katanya.

"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian energi, dengan kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. Ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," sambungnya.

Sisi kedua, lanjutnya, tak ada keserasian antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab dia melihat tak ada kekompakan peraturan yang diterapkan oleh pusat dan daerah.

"Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, Kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI ayo di-reset balik, paket undang-undang penataan otonomi daerah kita belum kelar. Dikelarin," tegasnya kembali.

"Ketiga ayo anggaran kita itu sedikit mbok mbok ya dia manin yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin perkotaan. Pak Jokowi marah 18 Juni 28 Juni dirilis, ini memberi kesempatan kepada Menteri. Dengan dirilis para menteri tidak bekerja dengan baik," sambungnya.

Tidak hanya itu, Mardani mengaku mendapatkan informasi kalau Jokowi susah untuk ditemui oleh menteri. Hal ini pun dirasa sangat menyulitkan para menteri untuk bekerja.

"Pak Jokowi juga harus mengubah juga agar menteri-menteri gampang berhubungan. Saya dapat informasi satu menteri bisa 3 bulan, mau ketemu pak Jokowi juga susah. Nuhun sewu, saya bukan PDIP tapi Bu Risma bawa HT jadi semua Kepala dinas on all selama 24 jam. Jokowi harusnya gampang dihubungi juga gitu," pungkasnya.