Mardani PKS Anggap Situng KPU Sunah, Wajibnya Rekapitulasi Manual
Merdeka.com - Pimpinan FPI, Rizieq Syihab meminta agar KPU menghentikan real count melalui Situng. Rizieq menilai, proses itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera menilai, apa yang disampaikan Rizieq saat Ijtima Ulama III adalah seruan moral agar KPU memperhatikan proses penghitungan suara Pemilu 2019 melalui Situng.
"Kalau Habib Rizieq seruannya mungkin didasari kepada ada banyak kesalahan input yang terjadi. Dan menurut saya seruan Habib Rizieq ini seruan moral agar KPU betul-betul memperhatikan Situng ini, jangan mengganggu," jelasnya di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa itu Surat Suara Pemilu? Surat suara pemilu adalah selembar kertas atau dokumen yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa tugas utama PPK dalam pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Kenapa tugas PPK penting dalam pemilu? Dengan demikian, PPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum di tingkat kecamatan.
Situng, lanjutnya, harus memperkuat perhitungan manual yang berlangsung dari tingkat TPS sampai pusat. Semua pihak menurutnya jangan terlalu fokus pada Situng, tapi pada rekapitulasi manual yang dihadiri semua saksi dari dua kubu.
"KPU mengundang semua saksi untuk hadir. Kami sudah dapat undangan per 4 Mei nanti rekapitulasi di pusat karena sudah ada beberapa provinsi yang sudah selesai," jelasnya.
Menurut Mardani, Situng merupakan upaya KPU membuat transparansi proses perhitungan. Namun yang harus menjadi acuan adalah rekapitulasi manual.
"Kalau di kita disebut sunnah saja. Yang wajibnya adalah hitungan rekap manual mulai dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat, itu yang harus dijaga," ujarnya.
"Kalau Situng, monggo dipercayai, monggo tidak, karena tidak ada kewajiban untuk dirujuk. Tetapi yang wajib dijaga bagaimana rekap di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat," lanjutnya.
Dalam mengawal proses rekapitulasi manual, saksi-saksi harus diperkuat. Hasil rekapitulasi di tingkat TPS juga wajib ditempel di kantor desa atau kelurahan selama tujuh hari. Hal yang sama juga berlaku untuk hasil di tingkat PPK yang harus ditempel di kantor camat selama tujuh hari.
"Hasil di kabupaten/kota harus diumumkan di media, hasil di provinsi juga demikian, hasil di pusat juga demikian. Sehingga memang transparansinya menjadi dasar Pemilu kita luber dan jurdil," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca Selengkapnya"Jangan juga mencari keadilan tapi melanggar hukum. Kami akan siap menegakkan hukum," kata Kapolda Riau
Baca SelengkapnyaSaldi Isra tegas mengingatkan DPR untuk tetap menjalankan fungsi hak angket sebagai lembaga politik
Baca SelengkapnyaGugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.
Baca SelengkapnyaMardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 di luar negeri hari ini.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaIdham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaHarli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaSimulasi pemungutan suara paslon tunggal untuk finalisasi Peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara (tungsura)
Baca Selengkapnya