Maruarar: Ujaran kebencian tak boleh digunakan sebagai cara mencapai kekuasaan

Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan ujaran kebencian dapat dilawan hanya dengan cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bila rakyat dan pemerintah bersatu padu maka ujaran kebencian akan tergerus dengan sendirinya.

"Harusnya upaya-upaya provokasi apapun kalau kita punya ideologi kuat, konsolidasi kuat, saya rasa orang akan mikir-mikir melakukan ujaran kebencian," ujar Maruarar.

Hal itu dia sampaikan dalam diskusi peluncuran laporan kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) dan politisasi agama 2017 'Mengikis Politik Kebencian" yang diselenggarakan Wahid Foundation di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/8).

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara itu di antaranya komisioner Komisi Nasional Perempuan Riri Khoriroh, Menteri Komunikasi dan informatika Rudiantara dan beberapa tokoh lainnya. Tampak juga hadir Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid.

Maruarar menekankan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu 2019 tidak boleh menggunakan hal-hal bernuansa kebencian sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan. Dia mengajak seluruh pihak menyuarakan hal ini dalam bidangnya masing-masing.

"Saya rasa akan bagus sekali kalau kita doakan dan kita suarakan ini di berbagai macam posisi kita masing-masing," jelas dia.

Dia menekankan, kompetisi dan kekuasaan untuk memperjuangkan kebaikan bangsa penting diraih. Namun yang tidak kalah pentingnya dan tidak boleh dilupakan adalah persaudaraan sesama bangsa Indonesia.

Sementara itu Direktur Wahid Foundation (WF) Yanny Wahid mengatakan, fenomena politisasi agama seperti yang muncul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menunjukkan jika masalah utama bukan karena masyarakat alergi dengan perbedaan agama dan keyakinan. Masyarakat Indonesia umumnya menyadari jika perbedaan tersebut merupakan kenyataan bangsa Indonesia.

"Masalah terbesar dalam politisasi agama terjadi karena dua hal. Pertama, penggunaan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang politik. Kedua, adanya usaha-usaha sebagian kelompok memanfaatkan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih kepentingan politik," ujarnya.

Analisis tersebut, kata Yenny, didukung dengan hasil survei nasional Wahid Foundation tahun 2017. Ketidaksukaan dan kebencian dalam survei itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh langsung bagi aksi-aksi intoleransi.

Yenny menyampaikan bahwa sepanjang Pilkada 2017 di Pulau Jawa, WF mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 38 tindakan. Perbedaan jumlah dan tindakan ini menggadaikan jika dalam suatu peristiwa terjadi beberapa tindakan.

Dari jumlah politisasi agama itu peristiwa yang paling banyak terjadi Pilkada DKI Jakarta sebanyak 24 peristiwa menjelang putaran satu dan dua. Selanjutnya Jawa Barat 3 peristiwa, dan Banten 1 peristiwa.

Korban individu terbanyak di Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama sebanyak 10 tindakan. Selanjutnya disusul Ridwan Kamil di Jabar dan Rano Karno di Banten.

"Dari 28 peristiwa, hanya 1 kejadian yang yang dilakukan aktor agama. Front Pembela Islam tercatat terlibat 6 tindakan, selebihnya para pengelola rumah ibadah 4 tindakan dan aktor-aktor lain," ujar Yenny.

Untuk mencegah meningkatnya kasus-kasus politisasi agama menjelang pilpres 2019, Wahid Foundation memberi sejumlah rekomendasi. Salah satunya menyiapkan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

"Kepada organisasi masyarakat sipil, kami juga terus mendorong organisasi-organisasi keagamaan memperkuat semangat toleransi," pungkas Yenny.