Maruf Amin: Menolak Pilpres Tapi Menerima Pileg Aneh

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin merasa heran ada pihak-pihak yang menerima hasil Pemilihan Legislatif, tetapi menolak hasil Pemilihan Presiden.

Hal ini disampaikannya saat berbuka bersama dengan jajaran elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (17/5).

"Itu yang aneh. Pilegnya diterima tapi Pilpresnya tidak. Namanya iman sebagian, tidak iman sebagian," ucap Ma'ruf.

Dia menegaskan, semuanya harus mengikuti jalur yang sudah ada. Jangan keluar dari aturan-aturan yang sudah disepakati bersama.

"Kalau kita ada perbedaan maka yang ditempuh adalah jalan yang sudah disediakan, jangan jalan yang keluar jalur. Jadi yang sesuai jalur saja, jadi berjalan di atas rel. Agar tidak terjadi disharmoni, berjalan sesuai aturan yang sudah disepakati dan harus diterima semuanya," kata Ma'ruf.

Dia berharap tidak akan ada gerakan di 22 Mei mendatang. Semua pihak harus berpikir bagaimana menjaga negara.

"Saya harap tidak terjadi itu. Kenapa? menjaga negara dan keutuhan bangsa, keamanan, ketentraman, kita harus berpikir bahwa menjaga negara, mengutamakan negara dan bangsa harus lebih kita utamakan, kita dahulukan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat," ungkap Ma'ruf.

Dia pun meminta para elite juga menahan diri dan mengikuti aturan main. "Kepada para tokoh, tokoh agama maupun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil Pilpres 2019 karena dugaan kecurangan. Tapi di sisi lain, partai-partai Koalisi Adil Makmur bisa menerima hasil pemilihan legislatif yang dilaksanakan berbarengan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui di Pileg 2019 juga terjadi kecurangan. Namun, berbeda dengan kecurangan dalam Pilpres. Sebab kecurangan di Pileg bersifat kasuistik.

"Masalahnya kasuistik, itu terjadinya di dapil yang cukup banyak," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/5).

Sementara kecurangan di Pilpres, menurut Fadli, terkonsolidasi. Sebab kandidat hanya dua. Dia mencontohkan ada kepentingan kekuasaan saat Presiden Joko Widodo menolak cuti.

"Kalau Pilpres kan cuma ada dua kandidat. Kepentingannya juga lebih terkonsolidasi. Terutama kekuasaan, conflict of interest juga besar," jelas Dewan Pengarah BPN itu.

Fadli mengungkap sejumlah kecurangan dalam pemilihan legislatif. Seperti, ada pemindahan suara ke partai lain, sampai masalah daftar pemilih.

"Kita lihat di Pileg itu beda frontnya dengan Pilpres. Karena di Pileg itu bahkan di antara partai koalisi pun berkompetisi," terangnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com