Ma'ruf Amin pernah dicurhatin Jokowi soal isu tanah dikuasai konglomerat

Merdeka.com - Bakal calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadiri pembekalan para calon anggota legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Mercure Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Ma’ruf menyampaikan sambutan.

Diantara poin sambutan itu, Ma’ruf Amin sempat menyinggung persoalan tanah di Indonesia yang disebut justru dikuasai oleh konglomerat. Ma’ruf Amin sekaligus Rais Am Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) itu menampik kabar tersebut.

"Pak Jokowi pernah bilang sama saya. Saya tidak pernah kasih 1 hektar pun kepada konglomerat. Jadi yang ngasih itu bukan Pak Jokowi, orang yang sebelumnya itu. Saya tidak tahu orang sebelumnya pokoknya sebelum," ujar Ma’ruf seraya disambut riuh tepuk tangan para hadirin, Minggu (2/8).

"Jadi makanya ketika ada orang yang mengatakan banyak tanah tanah dikuasai sekelompok masyarakat itu tidak benar," tandasnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan cerita Jokowi saat itu pembagian lahan atau tanah saat ini hanya sisa dari apa yang telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.

"Kalau beliau (Jokowi) mengatakan saya justru sisa yang tersisa sebanyak 12.7 juta hektar ini akan saya bagikan kepada koperasi-koperasi," imbuhnya.

Ma’ruf menyampaikan, saat ini Jokowi ingin melakukan kerja ‘tandem’ yakni dengan mengkolaborasikan pengusaha kuat dengan pemilik tanah untuk membangun satu usaha. Hal itu, kata Ma’ruf, dianggap sebagai bentuk arus ekonomi baru.

Langkah itu, kata Ma’ruf, sedianya tidak dibenturkan dengan isu penguasaan pihak asing.

Isu penguasaan lahan oleh pihak asing sempat memanas di awal tahun. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah negara di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

Ucapan Hanafi langsung dibantah Bank Dunia yang menyebut tidak pernah mengeluarkan data yang dimaksud.

Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu. "World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kebijakan Jokowi sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. "Tapi ingat kalau 74 persen tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah," tuturnya.

"Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," tambah Rodrigo.