Ma'ruf Sindir Kelompok Radikal, BPN Sebut Orang NU Banyak Dukung Prabowo

Merdeka.com - Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin menilai, Pilpres 2019 bukan hanya soal memilih pemimpin. Tapi juga pertarungan ideologi antara kelompok moderat dan radikal.

Terkait hal itu, Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo menilai, justru kubu Jokowi-Ma'ruf yang kerap melontarkan pernyataan memecah belah rakyat.

Termasuk soal tuduhan propaganda Rusia yang diungkapkan Jokowi. Menurut Dradjad, itu juga menjadi bagian pecah belah rakyat.

"Dengan pernyataan di atas, dan juga pernyataan Presiden soal Rusia dan sebagainya, bukankah itu justru kontra produktif? Justru memecah belah rakyat?" kata Dradjad kepada merdeka.com, Senin (4/2).

Dradjad menegaskan, banyak sekali pendukung Prabowo-Sandi yang juga dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dia pun heran, dengan pernyataan Ma'ruf yang menyebut petarungan ideologi moderat dan radikal tersebut.

"Tolong diingat, banyak sekali Nahdliyin yang mendukung Prabowo-Sandi. Di Jawa Timur saya sudah bertemu dengan saudara-saudara kita tersebut. Jika memakai dikotomi pak Ma'ruf, Nahdliyin pendukung Prabowo-Sandi ini mau dikategorikan apa?" jelas Dradjad.

Dradjad menyayangkan pernyataan Jokowi dan Ma'ruf belakangan ini. Dia pun meminta agar Pilpres 2019 diisi sebagai pertarungan adu gagasan dan ide. Dengan demikian, rakyat bisa melihat mana pemimpin yang layak dipilih dan tidak.

"Izinkan saya mengajak, ayo kita berdebat substansi kebijakan saja. Saya merasa petahana seperti menghindari diskursus kebijakan. Kenapa ya?" tanya Dradjad.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menggelar rapat konsolidasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) wilayah Kendal. Kepada JKSN, Ma'ruf menegaskan, persaingan pemilihan presiden 2019 bukan lagi sekadar pilih sosok, namun sudah dalam tahap perang ideologi.

Pilpres sekarang bukan sekadar memilih, Pilpres juga perang ideologi, kelompok moderat dan radikal. Karena isu yang dibangun yang begitu itu," kata Ma'ruf Amin di Kantor PC NU Kendal, Jawa Tengah, Senin (4/2).

Ma'ruf menegaskan, wajib hukumnya setiap bagian warga Nahdliyin, sebutan untuk muslimat NU, untuk bisa menjaga kedaulatan negara, wajib dijaga soliditasnya.

"Jadi hal yang harus dilakukan adalah memberi kepahaman kepada ulama kita, pengurus, anggota, baik yang kultural dan struktural, NKRI harga mati," tegas mustasyar PBNU ini.