Follow
Marzuki Alie: Jika Demokrat Dikelola Profesional, Tak Perlu Takut Gerakan Ilegal
Merdeka.com - Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie terseret dalam isu kudeta Partai Demokrat. Dia tak membantah atau membenarkan isu yang diungkap oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.
Marzuki hanya mengkritik kepemimpinan Partai Demokrat yang selama ini terjadi. Dia mengatakan, partai pasti ada intrik baik dari dalam maupun dari luar. Semuanya pasti berujung kepada kepentingan.
"Seandainya partai dikelola secara profesional, dan semua agenda-agenda partai dilaksanakan sesuai konstitusi partai, enggak perlu khawatir adanya gerakan-gerakan yang dilakukan secara inkonstitusional," jelas Marzuki saat dihubungi merdeka.com, Selasa (2/2).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana menurut Zulhas berpartai itu? 'Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,' ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Marzuki pun bercerita saat diajak mantan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bergabung dengan Partai. Momen itu terjadi sekitar tahun 2003.
"Saya masuk Demokrat bercita cita partai ini menjadi partai modern, sesuai janji SBY saat mengajak saya bergabung tahun 2003, secara perlahan harus melepaskan diri dari figur ketokohan, karena ketokohan seseorang pasti berakhir," terang Marzuki.
Dia melanjutkan, partai modern dibangun dengan sistem yang kuat, kaderisasi terprogram dan berkelanjutan serta gradual. Dipastikan akan menghasilkan partai yang kuat, tahan terpaan darimanapun.
Citra partai penting, kata dia, tapi konsolidasi membangun kekuatan sampai ke akar rumput juga penting. Itulah yang dilakukannya saat menjadi sekjen partai 2005-2010.
"Menurut saya enggak perlu terlalu dibesar besarkan, apalagi melibatkan presiden untuk urusan internal partai. Pasti tidak akan dilayani oleh presiden. Apa urusan dengan presiden pasti itu jawabnya, dan itu seolah seolah menuduh presiden terlibat," terang Marzuki lagi.
Dia pun menyarankan para kader Demokrat membangun soliditas partai. Sebab, partai yang solid dan kuat tidak akan goyah pengaruh dari luar.
"Karena kader-kader sadar, bahwa kalau partai ini gaduh, akan merugikan mereka sendiri, apalagi punya cita-cita politik 2024," katanya.
Sebelumnya, Partai Demokrat akhirnya mengungkap orang-orang yang terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bukan cuma Moeldoko, tapi juga Johnny Allen Marbun dan Marzuki Alie.
"Johny Alen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan saat dihubungi, Selasa (2/2).
Sebelumnya, Syarief juga mengatakan, mantan terpidana korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin juga terlibat.
"Yang terlibat Nazaruddin," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya
Menurut Awiek, partai politik juga memiliki banyak orang yang profesional.
Baca Selengkapnya
Maruli menyebut TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca Selengkapnya