Follow
Marzuki Alie: Pensiun DPR tak habiskan APBN
Merdeka.com - Sejumlah fraksi di DPR mendukung wacana dihilangkannya dana pensiun bagi anggota DPR. Mereka mengusulkan agar para legislator tak lagi mendapat pensiun melainkan dapat pesangon semata di akhir masa jabatan.
Ketua DPR Marzuki Alie tak sependapat jika alasan dihentikan uang pensiun karena membuat APBN jebol. Menurutnya, selama ini uang pensiun dikelola secara bisnis oleh PT Taspen.
"Sebenarnya pensiunnya tidak lagi APBN, sudah dikelola secara bisnis PT Taspen," ujar Marzuki dalam pesan singkat, Jumat (15/11).
Kendati begitu, politikus Partai Demokrat ini tak mau berpolemik setuju atau tidak setuju dengan wacana tersebut. Yang jelas, kata dia, pensiun DPR tidak menghabiskan APBN.
"Sekarang pensiun tidak lagi di APBN, tetapi dikelola secara bisnis melalui Taspen," tegas dia.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Hanura, Gerindra dan PKS setuju dengan wacana anggota DPR tak lagi di berikan dana pensiun. Persoalannya, apakah ada kesepakatan untuk merubah UU yang mengatur tentang hal itu.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Realisasi pembayaran THR untuk pensiun telah mencapai Rp11,33 triliun atau 99,76 persen, yang disalurkan melalui PT Taspen dan PT Asabri.
Baca Selengkapnya
Pemberian Tunjangan Hari Raya ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan
Baca Selengkapnya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurutnya pemerintah pun perlu menginventarisir pungutan-pungutan yang selama ini telah dibebankan kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Setelah tabungan peserta eks Bapertarum diintegrasikan dan dialihkan ke Tapera, nilai ekonomis tabungan peserta meningkat karena adanya pemupukan dana.
Baca Selengkapnya
Perusahaan plat merah itu juga telah membayar pokok utang berbunga sebesar Rp11,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Beberapa aset-aset investasi PT Taspen diklaim masih relatif sehat.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca Selengkapnya
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca Selengkapnya