Marzuki sebut pemerintah yang ajak DPR kongkalikong proyek

Merdeka.com - DPR menyerang balik pemerintah yang menuding politikus Senayan sering minta jatah terutama dalam proyek-proyek BUMN. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, dalam hal kongkalikong anggaran ada dua indikasi yang menyebabkan permainan ini bisa terjadi.

"Yang pertama adalah diajak, mengajak, atau bahkan sama-sama mengajak (antara eksekutif dan legislatif)," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/10).

Marzuki menjelaskan, jika legislatif tidak diajak eksekutif, maka DPR tidak akan bisa berbuat banyak. "Karena kan yang punya duit pemerintah, janganlah ngajak-ngajak DPR," imbuhnya.

Namun demikian, Marzuki menilai terjadinya permainan dalam proyek pemerintah itu semua tergantung pada pribadi seseorang. "Secara pribadi kaitan dengan anggaran saya tidak pernah mau ikut campur, tapi semua itu tergantung iman masing-masing pejabat," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima pesan singkat dari Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meminta dilindungi dari upaya oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah kepada BUMN atau menjadikan BUMN sebagai sapi perahan.

Dipo mengaku, Dahlan mengirim SMS tersebut agar semua pihak yang terkait mematuhi aturan yang telah ada dalam aturan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk direksi BUMN yang berada di bawah wewenang dia.

"Iya. Pak Dahlan SMS minggu lalu," ungkap Dipo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (24/10)

Menurut Dipo, isi SMS tersebut berisi dukungan Dahlan pada Surat Edaran SE -542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 September yang merupakan imbauan agar para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.