Masih bingung Ical disebut menang, kubu Agung tunggu amar putusan MA

Merdeka.com - Sekretaris Jendral Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali menyebut, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) masih simpang siur. Itu dikarenakan tidak ada ketegasan apakah putusan itu memutuskan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali atau tidak.

Menurut Zainuddin, pihaknya mendapat kabar bahwa keputusan MA itu mengembalikan kepengurusan Golkar kembali pada Munas Riau tahun 2009. Artinya Ical tetap menjadi Ketua Umum Golkar sesuai Munas Riau tersebut.

"Besok ada rapat harian di DPP. Karena apapun langkah yang akan kita ambil harus demokratis dan melibatkan semua. Artinya kita menunggu amar putusannya apa. Karena masih simpang siur, ada yang bilang ke Riau ada yang bilang ke Bali," kata Zainuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/10).

Meski demikian, Zainuddin mengaku pasrah bila putusan MA justru memenangkan Munas Bali sebagai pengurus partai berlambang beringin ini. Sehingga diharapkan ada upaya rekonsiliasi antar dua kubu kembali bersatu.

"Kita harapkan begitulah. Kita ini kan bukan orang lain. Kita ini satu rumah (dengan kubu ical) tetapi hanya sempat berbeda kamar. Diantara pemimpin tentu segera komunikasi yang enak ke depannya gimana. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, lihat tantangan ke depan," tukasnya.

Seperti diketahui, MA telah mengambil keputusan terkait dualisme Partai Golkar. Hasilnya, permohonan yang diajukan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dikabulkan oleh hakim Mahkamah Agung.

"Dualisme Partai Golkar sudah putus tadi, hasilnya (hakim) kabulkan kasasi pemohon," kata Suhadi saat dihubungi merdeka.com, kemarin.

Dia menjelaskan, MA mengembalikan putusan PTUN tingkat pertama dan membatalkan putusan PT TUN. Diketahui, dalam tingkat PTUN Jakarta, kubu Ical menang, namun tingkat PT TUN, kubu Agung Laksono yang menang.

"Pemohon Aburizal Bakrie (Ical) dan Idrus Marham sebagai pemohon dikabulkan," tutur Suhadi.

Putusan ini dipimpin langsung oleh Hakim Agung Imam Subechi, Irfan Fachrudin dan Supandi. Suhadi mengatakan, putusan ini masih bisa dilakukan Peninjauan Kembali (PK), tergantung kedua belah pihak ajukan PK atau tidak. "Tergantung yang bersangkutan," terang dia.