Masih setia pada Novanto?

Merdeka.com - Sempat hilang saat hendak dijemput paksa oleh KPK Rabu (15/11) lantaran berkali-kali mangkir pemeriksaan, Setya Novanto tetiba diketahui mengalami kecelakaan di Permata Hijau Kamis (16/11). Sebelum peristiwa itu, KPK bahkan telah merekomendasikan nama Novanto dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

KPK juga telah mengeluarkan surat penahanan pada Ketua umum Golkar itu. Tapi, surat ditolak pengacara dan keluarga karena kondisi Novanto yang tengah menjalani perawatan di Medika Permata Hijau, lalu dirujuk ke RSCM.

Para senior Golkar, khususnya Wapres Jusuf Kalla (JK) tampak sudah tak tahan lagi melihat partai dipimpin oleh orang bermasalah hukum. Bahkan, JK secara tegas mengatakan, Golkar sudah seharusnya mencari ketua umum baru. Terlebih, Novanto sempat tak ada kabar satu hari penuh.

"Harus segera, kalau ketua menghina masa kaptennya menghina, masa tidak diganti kaptennya. Iya ketua umum. Ketum menghilang bagaimana partainya, masa partai hilang juga. Mesti ada pemimpin yang baru muncul," ujar JK usai sambutan Rakernas Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Kamis (16/11).

Wapres Jusuf Kalla dan Menteri LH Siti Nurbaya ©2017 Merdeka.com

Statement JK memicu para senior lainnya untuk bertindak. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung telah memerintahkan Ridwan Hisjam memberitahu kepada DPD I di Jawa Timur untuk bersiap menggelar Munaslub.

"Tadi pagi ditelepon Bang Akbar, dia minta saya sampaikan kepada DPD-DPD di Jatim untuk segera bersiap menghadapi masalah yang sangat genting, ya intinya persiapan Munaslub," kata Ridwan melalui sambungan teleponnya.

Begitu juga senior Ginandjar Kartasasmita. Dia sepakat, harus ada tindakan penyelamatan kepada Partai Golkar. Bentuknya seperti apa, Ginandjar menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Golkar.

"Iya, saya kira DPP harus mempertimbangkan. DPP bersama sistemnya kan ada rapim dan seluruh sistemnya, terlalu tua untuk saya ikut campur ini," ujar Ginandjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Ginandjar Kartasasmita �2012 Merdeka.com

Yorrys Raweyai, orang yang selama ini dikenal menentang Setya Novanto juga menegaskan, pekan depan akan ada rapat DPP Golkar membahas pergantian ketua umum. Dia mengatakan, rapat pleno akan dipimpin oleh Nurdin Halid.

"Saya sudah koordinasi dengan Nurdin, dia kan sekarang lagi di Sulawesi deklarasi (Pilgub Sulsel), setelah itu balik, baru kita bicara yang kemungkinan Minggu depan. Kemungkinan pleno hari Selasa. Di dalam pasal 19 AD/ART Golkar menyatakan bahwa kepemimpinan DPP adalah kolektif kolegial" kata Yorrys.

Posisi Setya Novanto semakin terdesak. Orang-orang yang berada di kubunya tak tampak ke permukaan. Misalnya, Yahya Zaini, Robert J Kardinal, Roem Kono dan Nurul Arifin, Azis Syamsuddin, sulit dihubungi. Hanya Mahyudin yang sempat muncul menjenguk Novanto pasca kecelakaan, tapi tak bicara soal kisruh internal di Golkar.

Begitu juga dengan Aburizal Bakrie (Ical). Semasa kepemimpinan Ical, Novanto didaulat sebagai bendahara umum partai. Soal pergantian ketua umum, Ical menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai saja.

"Ya kita liat nanti. Yang menyetujui adalah DPD I. Serahkan nanti tentu pada mekanisme partai," kata Aburizal.

Aburizal Bakrie datangi KPK ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Senada dengan Ical, para loyalis Novanto, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin pun menyerahkan kepada mekanisme partai soal wacana pergantian ketua umum. Menurut dia, yang berhak menunjuk plt juga ketua umum, bukan kader Golkar lainnya.

"Jadi yang bisa ganti ketum forum munas atau munaslub. Dan selama ini masih tetap ketum. Urusan Plt itu urusan ketum. Bukan urusan kita," tegasnya.

Mahyudin menyebut kasus yang menimpa Setnov akan berpengaruh terhadap opini publik kepada Partai Golkar. Namun, dia meyakinkan opini buruk masyarakat tidak terlalu signifikan lantaran Golkar tidak bergantung kepada figur Ketua Umum melainkan sistem.

"Partai Golkar ini kan bukan partai yang bergantung pada figur dan tokoh. Tapi lebih kepada kader, partainya orang banyak. Saya kira tidak signifikan tapi harus ada langkah antisipasi jangan sampai terjadi perpecahan," klaimnya.

Idrus Marham datangi KPK ©2017 Merdeka.com/Imam Buhori

Semua para pembela Novanto bertameng pada sistem dan prosedur baku dalam AD/ART. Yakni, munas bisa dilakukan jika ada usulan dari 2/3 pengurus DPD I Golkar seluruh Indonesia. Termasuk Sekjen Golkar Idrus Marham. Tapi para pihak yang kontra pada Novanto menilai lain, bahwa aturan itu bisa dikesampingkan dengan alasan kondisi Golkar kini tengah darurat.

"Jadi memang begini, dengan adanya peristiwa ini memang banyak tanggapan-tanggapan baik dari para senior, dari oknum pengurus ada juga partai Golkar bahkan ada juga dari masyarakat, ya sebagai partai yang demokratis kita hargai setiap aspirasi yang ada, wacana dan pandangan yang ada," kata Idrus Marham.

"Tetapi karena kekuatan Golkar ada pada sistem, maka seluruh wacana yang ada, aspirasi yang ada ya tentu ditindaklanjuti melalui kerangka sistem dan konstitusi partai Golkar, tetapi apakah itu dilaksanakan ya kita kembalikan aturan yang ada," sambung Idrus.