Masinton Kritik Menteri Makin Narsis untuk Kepentingan Pilpres 2024
Merdeka.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik menteri yang makin narsis untuk kepentingan Pilpres 2024. Dia menegaskan, bila ingin menjadi capres atau cawapres 2024 harus masuk partai politik, bukan seenaknya memanfaatkan fasilitas negara untuk popularitas.
"Untuk masyarakat sipil you harus masuk partai politik dong, jangan merasa oh gue populer nih, apalagi nebeng fasilitas negara, punya uang nih, terus lu bisa dikte, enggak boleh nah ini kita harus menjaga kedaulatan dan marwah partai politik itu," kata Masinton dalam diskusi kasak kusuk koalisi partai dan capres 2024, Sabtu (14/5).
"Terhadap masyarakat yang ingin mencalonkan harus masuk partai politik dong, umpamanya sekarang jadi narsis kan," tambahnya.
-
Bagaimana Parmusi membantu Pemilu 2024? 'Insya Allah parmusi besok akan mendoakan, seluruh dai se-Indonesia akan mendoakan agar tahun politik ini bisa berjalan baik tanpa kendala hambatan apa pun dan warga masyarakat dapat memilih sesuai aspirasinya,' kata Hisyam.
-
Bagaimana Pantarlih membantu Pilkada 2024? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan.
-
Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Pantarlih, atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Bagaimana Pantarlih Pilkada 2024 dipilih? Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Tahap ini berlangsung dari tanggal 5 Juni hingga 9 Juni 2024. Selama periode ini, informasi mengenai pendaftaran calon Pantarlih akan diumumkan kepada publik.Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Pendaftaran calon Pantarlih dibuka mulai dari tanggal 5 Juni hingga 12 Juni 2024. Calon yang berminat dapat mengajukan pendaftarannya selama periode ini. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih/PPDP: Penelitian administrasi untuk calon Pantarlih dilakukan dari tanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2024. Pada tahap ini, berkas dan kelengkapan administrasi para calon akan diperiksa untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP: Hasil seleksi calon Pantarlih akan diumumkan pada tanggal 14 Juni hingga 16 Juni 2024. Calon yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya.Pemetaan TPS: Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 22 Juni 2024. Pada tahap ini, Pantarlih akan menentukan lokasi TPS untuk memastikan kemudahan akses bagi para pemilih. Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih/PPDP: Nama-nama hasil seleksi Pantarlih akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024. Daftar final anggota Pantarlih yang telah lolos seleksi akan dipublikasikan.Pelantikan Pantarlih/PPDP: Pelantikan anggota Pantarlih akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Setelah dilantik, Pantarlih resmi mulai menjalankan tugasnya hingga 25 Juli 2024.
-
Bagaimana PKS mendukung Anies di Pilpres 2024? Relawan dari berbagai simpul diharapkan bisa saling mendukung dan bekerja sama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan mengapa harus memilih Anies Baswedan.
Masinton memahami bila ketum parpol sudah narsis untuk kepentingan 2024. Namun, ia tidak bisa menerima bila ada menteri yang bukan kader parpol menggalang dukungan lewat BUMN tanpa partai politik.
"Kalau ketua umum partai politik saya memahami tetapi ada, ya ini jangan jadi partai sendiri, partai BUMN umpamanya, dimana-mana majang foto menteri BUMN, golnya jelas enggak usah dikamuflase lagi golnya jelas menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden dan enggak mau berpartai politik," tuturnya.
Masinton menyebut, tugas partai politik harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte partai politik. Sebab, hal itu yang membuat negara rusak.
"Dia enggak mau berkeringat, enggak membangun partai politik terus dengan duitnya dia merasa bisa dikte, sudah nanti kita beli saja itu partai politik," ujar anggota DPR ini.
Masinton makin kesal melihat wajah menteri yang disindirnya dipajang di ATM. Dia tak ingin fasilitas negara BUMN digunakan seperti partai politik untuk pencitraan diri.
"Itu enggak boleh ada itu, dia memanfaatkan BUMN seperti partai politik hari ini, dimana mana fotonya mejeng bahkan sampai ke ATM, kalau mau ke ATM tuh tunggu penampakan dulu tuh memperlambat transaksi," ujarnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAkun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden 2024.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaSaldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.
Baca SelengkapnyaArsul Sani merasa heran dalam sengketa Pilpres 2024, hanya menteri yang terafiliasi kubu Prabowo-Gibran yang disorot.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca Selengkapnya