Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masinton Kritik Menteri Makin Narsis untuk Kepentingan Pilpres 2024

Masinton Kritik Menteri Makin Narsis untuk Kepentingan Pilpres 2024 Masinton. ©2017 Merdeka.com/Rendi Perdana

Merdeka.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik menteri yang makin narsis untuk kepentingan Pilpres 2024. Dia menegaskan, bila ingin menjadi capres atau cawapres 2024 harus masuk partai politik, bukan seenaknya memanfaatkan fasilitas negara untuk popularitas.

"Untuk masyarakat sipil you harus masuk partai politik dong, jangan merasa oh gue populer nih, apalagi nebeng fasilitas negara, punya uang nih, terus lu bisa dikte, enggak boleh nah ini kita harus menjaga kedaulatan dan marwah partai politik itu," kata Masinton dalam diskusi kasak kusuk koalisi partai dan capres 2024, Sabtu (14/5).

"Terhadap masyarakat yang ingin mencalonkan harus masuk partai politik dong, umpamanya sekarang jadi narsis kan," tambahnya.

Orang lain juga bertanya?

Masinton memahami bila ketum parpol sudah narsis untuk kepentingan 2024. Namun, ia tidak bisa menerima bila ada menteri yang bukan kader parpol menggalang dukungan lewat BUMN tanpa partai politik.

"Kalau ketua umum partai politik saya memahami tetapi ada, ya ini jangan jadi partai sendiri, partai BUMN umpamanya, dimana-mana majang foto menteri BUMN, golnya jelas enggak usah dikamuflase lagi golnya jelas menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden dan enggak mau berpartai politik," tuturnya.

Masinton menyebut, tugas partai politik harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte partai politik. Sebab, hal itu yang membuat negara rusak.

"Dia enggak mau berkeringat, enggak membangun partai politik terus dengan duitnya dia merasa bisa dikte, sudah nanti kita beli saja itu partai politik," ujar anggota DPR ini.

Masinton makin kesal melihat wajah menteri yang disindirnya dipajang di ATM. Dia tak ingin fasilitas negara BUMN digunakan seperti partai politik untuk pencitraan diri.

"Itu enggak boleh ada itu, dia memanfaatkan BUMN seperti partai politik hari ini, dimana mana fotonya mejeng bahkan sampai ke ATM, kalau mau ke ATM tuh tunggu penampakan dulu tuh memperlambat transaksi," ujarnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejumlah Menteri Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara
Sejumlah Menteri Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara

Ganjar mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Akun X Kemhan Diretas Tulis Tagar Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Ganjar
Akun X Kemhan Diretas Tulis Tagar Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Ganjar

Akun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024

Baca Selengkapnya
Anies soal Sejumlah Menteri Dukung Prabowo: Presiden Bilang Harus Netral, Tak Taat Ya Disanksi
Anies soal Sejumlah Menteri Dukung Prabowo: Presiden Bilang Harus Netral, Tak Taat Ya Disanksi

Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jaga Netralitas, PNS Kementerian ESDM Dilarang Like dan Share Postingan Kampanye di Sosial Media
Jaga Netralitas, PNS Kementerian ESDM Dilarang Like dan Share Postingan Kampanye di Sosial Media

Kementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Minta Jokowi Netral Usai Lihat Pertemuan dengan Prabowo dan Ketum Golkar
VIDEO: PDIP Minta Jokowi Netral Usai Lihat Pertemuan dengan Prabowo dan Ketum Golkar

Hasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti

Jokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Keras, Ini Sanksi Tegas Buat ASN Sumsel yang Ketahuan Unggah Foto Kontestan Pemilu
Keras, Ini Sanksi Tegas Buat ASN Sumsel yang Ketahuan Unggah Foto Kontestan Pemilu

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.

Baca Selengkapnya
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri
Hakim MK Saldi Isra: Politisasi Bansos dan Ada Pesan 'Bersayap' Para Menteri

Saldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hakim MK Arsul Sani Heran Cuma Menteri Kubu 02 Disorot Bansos, Paslon 01 & 03 Juga Ada
VIDEO: Hakim MK Arsul Sani Heran Cuma Menteri Kubu 02 Disorot Bansos, Paslon 01 & 03 Juga Ada

Arsul Sani merasa heran dalam sengketa Pilpres 2024, hanya menteri yang terafiliasi kubu Prabowo-Gibran yang disorot.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Baca Selengkapnya