Follow
Masyarakat diminta kritis terhadap siaran TV soal Pilpres
Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta mengingatkan publik untuk selalu kritis melihat tayangan berbagai program berita. Apalagi menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 ini, pimpinan partai politik yang menjadi bos media sering kali menyalahgunakan siaran televisi untuk kepentingan politiknya.
Ketua KPID DKI Jakarta, Hamdani Masil mengatakan, KPID DKI Jakarta akan mendorong KPI, KPU dan Bawaslu agar mengumumkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan kampanye yang terjadi pada saat pelaksanaan Pileg yang lalu serta langkah-langkah yang telah mereka lakukan.
"Hal itu penting dilakukan agar ada semacam warning atau peringatan bahaya sebelum tahapan Pilpres dimulai," ujar Hamdani, kepada wartawan Rabu (14/5).
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Mengapa program kerja penting dalam Pilkada? Program kerja tim sukses dalam Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kampanye calon kepala daerah.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Bagaimana PKD pemilu bekerja? Dalam menjalankan tugasnya, PKD Pemilu bekerja secara independen dan netral, serta tidak terikat pada kepentingan politik maupun golongan tertentu.
Hamdani menegaskan, KPID DKI Jakarta tidak akan bosan-bosannya berteriak meminta kepada para pemilik dan pemimpin stasiun televisi, agar mereka mau mentaati UU Penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Isi Siaran) sebagai dasar penyiaran program berita, talkshow dan iklan di televisi yang terkait dengan Pilpres.
"Publik adalah pihak yang paling dirugikan jika televisi bersikap partisan atau menjadi corong kandidat tertentu. Program TV yang partisipan harus ditindak tegas," paparnya.
Menurut Hamdani, untuk mengawasi penyiaran Pilpres, KPID DKI Jakarta melakukan pola kerjasama dengan KPUD, Bawaslu dan Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta secara bersamaan turut serta melakukan pengawasan penyiaran Pilpres dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
"Kesepahaman bersama antara lembaga ini memberi porsi perhatian khusus berkenaan penyiaran Pilpres, ini didapatkan setelah KPID melakukan rapat koordinasi bersama KPUD, Bawaslu dan KIP belum lama ini," jelasnya.
Selain melakukan sosialisasi, KPI DKI juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan pengawasan langsung dan penelitian penyiaran Pilpres.
"Segenap stakeholder penyiaran serta pekerja media sama-sama memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung terciptanya pemilu yang damai dan berkualitas," demikian Hamdani. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bakal memanggil stasiun televisi yang menayangkan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam tayangan azan magrib.
Baca Selengkapnya
Masyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menyatakan hasil kajian terkait Ganjar muncul di tayangan azan di salah satu stasiun TV akan diumumkan pekan ini.
Baca Selengkapnya
Polisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca Selengkapnya
Polri menilai peristiwa tersebut lantaran perkembangan media sosial, terlebih terjadi pada saat musim Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
KPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin menyinggung netralitas media usai Ganjar muncul dalam tayangan Azan TV.
Baca Selengkapnya
Penting untuk menjaga toleransi dan kerukunan selama pemilu.
Baca Selengkapnya
Jajaran Satreskrim Polres Kampar terus berupaya memberikan imbauan kepada masyarakat, demi mewujudkan Pilkada aman dan damai.
Baca Selengkapnya