Mati-matian bela Setnov, Fadli Zon konsisten serang Sudirman Said

Merdeka.com - Selain Fahri Hamzah, Fadli Zon termasuk salah satu barisan pendukung setia Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus pemalakan saham PT Freeport yang dilakukan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Fadli Zon melawan gelombang kritik yang deras mengarah ke koleganya itu.

Fadli Zon mengakui diinstruksikan untuk habis-habisan membela Setya Novanto. Titah ini langsung berasal dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jadi tidak heran jika Fadli Zon secara teguh membela Setya Novanto.

Bukan hanya membela, Fadli Zon juga tampil menyerang balik. Menteri ESDM Sudirman Said sasarannya. Dia konsisten mengkritik mantan Dirut PT Pindad tersebut karena dianggap membuat gaduh dan melakukan pelanggaran hukum di balik kasus ini. Merdeka.com mencatat konsistensi Fadli Zon menyerang Sudirman Said. Berikut paparannya.

Sudirman Said pemburu rente

Dalam sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Menteri ESDM Sudirman Said berulang kali menegaskan komitmennya memberantas pemburu rente. Namun Fadli Zon menganalogikan Sudirman Said sebagai maling teriak maling.

"Jadi sebetulnya pemburu rente itu dia (Sudirman Said). Apa itu buat dia atau orang lain saya engga tahu. Tapi itu memberikan keuntungan," ujar Fadli Zon usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12).

Sudirman Said melanggar Undang Undang

Fadli Zon juga menyerang Menteri ESDM Sudirman Said terkait rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dia kembali menyinggung beredarnya surat dari Sudirman Said kepada bos besar Freeport, di mana isinya menggambarkan jaminan investasi Freeport di Indonesia. Fadli menyadari freeport membutuhkan kepastian investasi. Namun negara dan pemerintah juga harus melindungi kekayaan alam yang selama ini dikeruk Freeport.

"Dan dalam hal ini, Menteri ESDM melanggar UU, merugikan negara. Dan pernyataan dia melanggar itu jelas, tak perlu penuturan professor bahwa dia melanggar UU," tambahnya.

Sudirman Said pengadu domba

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kembali menyerang Sudirman Said terkait rekaman 'Papa Minta Saham' yang berisi pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid. Dia menganggap rekaman dan laporan Sudirman Said sebagai salah satu upaya adu domba.

"Ini ada adu domba (mengenai rekaman). Kalau di dalam perusahaan asing mana ada seperti ini, di mana dirut merekam seperti itu. Bagaimana prosesnya, ini merupakan skandal besar. Kalau di luar misal Amerika, menurut saya perusahaan akan tutup kalau ada kejadian seperti ini. Apalagi ini di Indonesia, yang terkena DPR," kata Fadli Zon.

Maling teriak maling

Wacana pembentukan Pansus Freeport kembali mengemuka di tengah bergulirnya proses sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) terkait permintaan jatah saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menggulirkan wacana ini dengan tujuan membongkar mafia yang terlibat dalam kasus ini.

"Kami akan membuat pansus untuk melihat siapa saja yang ternyata mafia bagi bangsanya sendiri, Bangsa Indonesia," kata Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).

Dia yakin ada pihak-pihak yang memanfaatkan Freeport untuk memperkaya diri sendiri. Namun dia tidak merujuk pada koleganya, Setya Novanto. "Pasti ini ada mafia dalam Freeport. Oleh sebab itu, saya harapkan dalam pansus nanti bisa membuktikan siapa yang sebenarnya maling. Karena di Indonesia banyak yang maling teriak maling," tegasnya.

Sudirman Said bawa barang haram

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mau menyerah membela Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini masih tersandung kasus 'Papa Minta Saham'. Kali ini, Fadli menyebut apa yang dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berupa bukti transkrip pencatutan nama Presiden Joko Widodo ihwal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia merupakan sebuah hal yang haram.

"Saya sejak awal sampaikan barang yang dibawa Sudirman Said barang haram. Masa barang haram diterima karpet merah? Dari sisi legal standing memang masih bisa diperdebatkan. Pelaporan Ini bawa kop pemerintah," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).