Mau dilengserkan dari pimpinan DPR, Fahri Hamzah melawan!

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah geram mengenai kabar dirinya diduga melanggar peraturan PKS karena terlalu liar pasang badan saat mantan Ketua DPR Setya Novanto terlilit masalah etik minta saham PT Freeport Indonesia. Fahri enggan dievaluasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS. Dia hanya mau jika yang melakukan evaluasi Fraksi PKS di DPR.

BPDO ini diyakini menjadi alat pimpinan PKS di bawah Sohibul Iman untuk melengserkan Fahri dari wakil ketua DPR. Fahri juga dinilai terlalu keras dalam bicara dan mengkritik pemerintah, tidak seperti kader PKS kebanyakan lainnya.

‎"Kalau ada evaluasi saya, ya yang evaluasi fraksi PKS karena saya bernaung di fraksi PKS. Saya bukan anggota DPP tapi saya anggota fraksi saja," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).

‎Fahri menjelaskan, bahwa di dalam AD/ART PKS memang ada BPDO. Namun perangkat organisasi tersebut hanya bisa bekerja jika ada pelaporan saja. Tentu tak seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bisa memproses suatu perkara tanpa adanya laporan.

"Di dalam AD/ART PKS, lembaga BPDO itu tugasnya seperti MKD, pasif. Bahkan BPDO itu tidak mengenal, kalau di MKD kan kasus yang tanpa laporan bisa, di BPDO tidak ada. Karena itu istilah evaluasi tidak benar. BPDO itu bisa saja tapi bukan evaluasi tapi berdasarkan laporan," tuturnya.

Fahri merasa kecewa sebab sebelum BPDO bekerja, ‎perihal dugaan pelanggaran peraturan dia sudah diumumkan ke publik. Menurut Fahri, harusnya proses tersebut berlangsung secara diam-diam di internal.

"Sebenarnya BPDO itu persoalan etik di dalam PKS, tradisinya kita diam-diam saja. Tapi diumumkan ke publik akhirnya saya menjawab teman-teman kan, harusnya dibahas internal di partai," ujarnya.

Fahri juga menuding ada beberapa orang di internal partai yang akan menjatuhkan posisinya. "Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tak transparan, main di belakang layar. BPDO dalam AD/ART tidak bertugas evaluasi anggota, dia menerima laporan pengaduan atas anggota yang dianggap melanggar AD/ART," pungkasnya.