Mau dilengserkan Ical, Mahyudin melawan bilang tak bisa sembarangan
Merdeka.com - Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang duduk di parlemen menegaskan akan melengserkan kader yang membelot bergabung dengan Golkar kubu Agung Laksono. Termasuk menendang Mahyudin dari posisi Wakil Ketua MPR.
Menanggapi hal ini, Mahyudin mengatakan, posisinya tidak semerta-merta dapat dilengserkan begitu saja. Sebab, tak ada kesalahan yang ia buat untuk dijadikan alasan yang kuat untuk diganti oleh Golkar kubu Ical.
"Di MPR sendiri ada aturan MD3 dan tatib, MPR bisa diganti karena berhenti atau diberhentikan. Kalau dicopot seperti ketua komisi enggak bisa, karena posisi pimpinan MPR dimusyawarah mufakat, divoting dan dilantik, dan diatur lima tahun. Diganti kalau meninggal dan mengundurkan diri. Alasannya apa saya tidak pernah melanggar aturan," kata Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3).
-
Kenapa Mahfud mundur? Mahfud Md memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
-
Kenapa Mahfud MD mundur? 'Oh enggak, itu hak mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Pak Mahfud kan senior saya, beliau orang baik mungkin beliau merasa kalau ini terjadi tapi saya belum yakin ya mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye, supaya total,' ucap Bahlil.
-
Siapa yang akan Mahfud MD ajukan pengunduran diri? Cawapres Mahfud Md akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi.
-
Siapa yang harus mengundurkan diri? Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, anggota dewan yang terpilih harus mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
Selain itu, ia menyebut yang terjadi di Partai Golkar seharusnya hanya terjadi di internal, sehingga tak perlu merembet memperebutkan posisi pimpinan MPR. Lebih lanjut, ia menyebut yang memiliki wewenang mengatur kebijakan Golkar di parlemen yakni Golkar kubu Agung Laksono karena sudah ditetapkan oleh Menkum HAM sebagai pengurus partai beringin yang sah.
"Ini nggak sehat, udah nggak dewasa dalam berpolitik, mestinya dasar pengangkatan fraksi, diangkat oleh pengurus DPP Golkar hasil Munas Riau melalui pengesahan Menkum HAM. Golkar versi Munas Riau begitu SK Menkum HAM yang baru keluar otomatis pengurus lama tidak berlaku," tandasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberhentikan KH Ate Mushodiq sebagai Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaMahfud mengaku pengundurannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju tinggal menunggu momentum dan menuntaskan sejumlah tugas negara.
Baca Selengkapnya“Kalau saya kan legislatif, tidak punya kewenangan eksekutorial (pelaksanaan kebijakan). Jadi saya cukup cuti," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaPada akhir acara debat cawapres, Mahfud sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberinya mandat sebagai Menkopolhukam.
Baca SelengkapnyaMenurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Mahfud yang juga Cawapres nomor urut 03 memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaMahfud MD membantah dirinya sebagai boneka dan petugas partai
Baca SelengkapnyaRay juga menyebut ada keuntungan lain dari sisi elektoral yang bisa didapat dari Mahfud jika keluar dari kabinet.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, perdebatan keputusannya baru mundur menjelang pencoblosan atau sebelum dicalonkan sebagai cawapres Ganjar merupakan hal lazim dalam politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaDorongan agar Prabowo Subianto mundur dari kursi Menteri Pertahanan menguat.
Baca Selengkapnya