Mau turunkan BBM, Demokrat sebut Jokowi kerjanya pencitraan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan, pemerintah sudah menetapkan harga baru untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 Januari 2015. Keputusan ini setelah adanya perubahan kebijakan dalam pemberian subsidi BBM.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi berhenti melakukan pencitraan-pencitraan dalam upaya menarik simpati publik. Menurut Agus, tidak etis rasanya bila pemerintah menaikkan harga BBM di tengah-tengah harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.
"Kita tunggu saja, kita sudah bosen dengan kabar-kabar. Yang jelas, pada saat itu pemerintahan Jokowi menaikkan BBM betul-betul melukai hati masyarakat," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/12).
-
Kapan subsidi BBM Soeharto dimulai? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM,“ demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Bagaimana cara Soeharto subsidi BBM? Perolehan LBM didapat dari selisih nilai penjualan BBM di dalam negeri, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM tersebut.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Kenapa Soeharto mulai subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya. Sedangkan konsumsi minyak tanah berkembang cepat.
Wakil Ketua DPR itu menambahkan, sekarang ini rakyat sudah banyak menanggung beban besar. Mulai dari kenaikan TDL (tarif dasar listrik), gas dan kemudian ditambah kenaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia mengalami penurunan.
Oleh sebab itu, tegas Agus, pemerintah tidak usah basa-basi dan mengumbar janji semata. Pemerintah Presiden Jokowi dituntut memberikan bukti-bukti atas janji-janji kampanyenya dibandingkan menebar janji kembali.
"Pencitraan saja yang dilaksanakan, sekarang memberi sinyal BBM akan turun, kita tunggu saja. Kemarin mewacanakan menghilangkan premium," ketusnya.
Lebih lanjut, Agus menilai, tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi sangat lemah. Tim ekonomi dinilainya kurang fokus dalam bekerja dan justru cenderung lebih mengutamakan pencitraan semata.
"Tim ekonomi Jokowi sangat lemah, justru menyalahkan pemerintah sebelumnya, Pak SBY," tandasnya.
Seperti diketahui, saat baru menjabat satu bulan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengejutkan dengan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Alasan yang dipakai, terlalu besar anggaran untuk subsidi BBM yang terbuang sia-sia, keuangan negara menjadi tidak sehat.
Akhirnya, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter. Kebijakan ini dikritik karena dilakukan di tengah anjloknya harga minyak dunia.
Rupanya pemerintahan Jokowi-JK punya cara merebut kembali hati rakyat. Pemerintah mengirim sinyal bakal kembali menurunkan harga BBM bersubsidi sebagai kado tahun baru 2015.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan sekarang ini Kementerian ESDM tengah berada di dalam masa transisi. Mengingat baru-baru ini Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBenarkah pertalite dihapus pada 17 Agustus? Simak penelusuran
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca SelengkapnyaAda pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca Selengkapnya