Max Sopacua Bicara Peluang Moeldoko Menang di KLB Demokrat Deli Serdang

Merdeka.com - Pendiri dan deklarator Partai Demokrat, Max Sopacua menyebut sejumlah nama berpotensi menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat di kongres luar biasa (KLB) di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama-nama sejumlah tokoh seperti Moeldoko, Marzuki Alie, hingga Hasnaeni Moein, mencalonkan diri untuk menjadi Ketum Partai Demokrat yang baru.

“Saya kira semua orang tahu sejak KLB ini dicetuskan tokoh pertama yang akan diangkat menjadi Ketum adalah Moeldoko. Kalau yang lain-lain silakan, karena kita membuka pintu untuk calon (ketum) selebar-lebarnya untuk siapa pun. Hasnaeni juga berminat untuk mencalonkan diri. Ya tergantung peserta kongres yang dipilih siapa itu adalah hak dari para pemilik suara,” kata Max di Sibolangit, Jumat (5/3).

Dalam KLB ini, tidak akan menerapkan adanya calon tunggal untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Menurutnya, calon tunggal itu akan menutup peluang orang lain yang berminat menjadi pemimpin partai berlambang bintang mercy itu.

“Calon tunggal itu menutup peluang orang lain seperti kongres yang sudah-sudah. Kalau semua menyetujui (Moeldoko) akan dihitung suara terbanyak yang akan menjadi pemenang. Bukan soal aklamasi atau tidak. Aklamasi itu akan terjadi ketika tidak ada lagi satu calon pun yang maju. Kami membuka selebar-lebarnya,” ujarnya.

Saat ini persiapan KLB di Sibolangit telah mencapai 99 persen digelar mulai 5 hingga 7 Maret 2021. Max mengatakan sebanyak 1.200 orang hadir dalam KLB ini.

“1 Persennya adalah range to pembukaan. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini peserta sudah pada hadir dihitung dengan para peninjau yang memiliki hak suara dan bicara. Kongres biasanya yang punya hak suara, bicara, dan peninjau. Itu sudah mencapai 1.200 orang sampai hari ini, tapi sebagian masih dalam perjalanan akan menuju ke sini,” ungkapnya.

KLB Ilegal?

Max Sopacua tak ambil pusing terkait tudingan yang menyebut KLB yang digelar ilegal. Tudingan ilegal itu sebelumnya dilontarkan Partai Demokrat dari kubu ketua umum AHY.

"Itu terserah saja. Kita masing-masing punya otoritas. Mereka punya otoritas karena mereka ada di daerah sini. Tapi semuanya ini sesuai aspek legalitas yang ada. Izin kita ada," kata Max.

Max tak mempersoalkan terkait adanya rencana pembubaran yang akan dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut. Dia mengklaim bahwa KLB yang digelar pada 5 hingga 7 Maret 2021, memiliki izin.

"Kalau pun ada kata-kata orang mau dibubarkan, silakan saja ada aparat keamanan. Kita berpijak di hukum, keamanan dan semua ada aspek legalitasnya. Makanya saya bilang tadi orang yang mau buat hajatan saja ada izinnya kok, apalagi kongres," ujarnya.

Masih kata Max, KLB ini terjadi lantaran adanya penyumbatan yang terjadi bertahun-tahun di Partai Demokrat. Salah satunya yakni terkait pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang dinilainya sangat timpang.

"Proses berjalan dan regenerasi terus jalan. Tapi ternyata, regenerasi pada tahun 2020 timpang juga. Regenerasi itu ke putranya beliau yaitu pak AHY. Pada tahun 2017 baru berhenti dari TNI waktu itu dan mencalon gubernur DKI Jakarta pada waktu itu gugur di putaran pertama. Setelah itu ya beliau aktif. Sampai menjadi ketua umum secara aklamasi," ungkapnya.

"Kita yang kurang sreg itu. Kongres waktu itu cuma empat jam. Di mana langsung menempatkan AHY sebagai ketua umum. Sementara kita buat kongres ini acaranya tiga hari," Max menambahkan.