Max Sopacua Soal Tudingan Intimidasi Ketua DPD: KLB Sudah Selesai Baru Ngomong
Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso mengungkapkan bahwa Ketua DPD Kepulauan Riau sempat diintimidasi agar mengikuti Kongres Luar Biasa Demokrat untuk memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Merespons hal itu, kader Partai Demokrat pro kubu KLB, Max Sopacua tak mau ambil pusing. Ia menyatakan bahwa KLB sudah selesai.
"KLB sudah selesai baru ngomong. Enggak mutu," tegas Max saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (7/3/2021).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
Max sendiri enggan secara gamblang menjawab tudingan yang dialamatkan kepada kubunya itu.
Seperti diketahui, Santoso menyatakan rekannya mendapat intimidasi jika tidak hadir pada Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumut, Jumat 5 Maret 2021.
"Salah satu ketua DPD kolega saya Ketua DPD Kepulauan Riau datang ke kongres itu karena ada tekanan dari pihak mereka jika kawan saya tidak hadir maka proses hukum yang dituduhkan oleh yang bersangkutan akan diproses," kata Santoso, di Jakarta, Minggu (7/3).
Santoso menilai, hal tersebut adalah kezaliman yang dilakukan oleh kubu kontra AHY. Dia yakin, oknum kekuasaan ikut campur tangan.
"Ini bagian dari kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Dan saya yakin memang oknum-oknum di lingkar kekuasaan melakukan itu," ujar Santoso.
Menurut Santoso, kader yang hadir dalam KLB tersebut sudah diiming-imingi uang maupun jabatan. Dia menyebutkan, KLB tersebut adalah abal-abal.
"Ya sudah pasti. Tidak mungkin mereka datang tanpa diimingi-imingi dengan sesuatu baik mungkin uang baik juga jabatan jika kongres luar biasa abal-abal yang mereka lakukan disahkan oleh pemerintah sebagai partai resmi menggantikan Ketum AHY," pungkasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kesal dituding mengintimidasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Baca SelengkapnyaKetua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menilai kedatangan petugas kepolisian tersebut sebagai tindakan yang tidak wajar.
Baca SelengkapnyaKisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Perwalian Daerah (DPD) dari Jawa Barat, Alfiansyah Komeng atau yang dikenal dengan nama Komeng memberikan klarifikasi
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca Selengkapnya"Itu akan diputuskan dalam ibu Megawati Soekarnoputri termasuk di dalam kongres yang akan datang," kata Hasto
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca SelengkapnyaBelakangan Anies dan PDIP dikabarkan siap menjalin kerja sama melawan calon lainnya.
Baca SelengkapnyaHasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca SelengkapnyaPDIP tengah berkomunikasi intens dengan Demokrat. Hal itu membuat hubungannya PDIP dan Demokrat sangat baik.
Baca SelengkapnyaDoli mengingatkan, bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru tentang syarat usia pencalonan calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya