Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

May Day, PKS Beri Rapor Merah untuk Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan

May Day, PKS Beri Rapor Merah untuk Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra. ©2023 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra mengatakan, sebanyak 80,24 juta orang merupakan pekerja informal dan 55,06 juta orang pekerja formal dari jumlah 135,3 juta penduduk yang bekerja di Indonesia. Ini berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022.

"Dengan demikian dari 275,77 juta penduduk Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 49,06% merupakan pekerja/buruh. Jumlah 135,3 juta pekerja tersebut merupakan angka yang sangat besar, dan seharusnya menjadi entitas yang penting dan dipentingkan di negeri ini," katanya kepada wartawan, Senin (1/5).

Namun, dia menilai, buruh Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut tidaklah diposisikan penting. Bahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengedepankan kesejahteraan buruh.

"Yang ada buruh Indonesia dimarjinalkan, dipinggirkan, dan posisinya semakin terhimpit dan semakin merana. Hal ini setidaknya bisa terlihat dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi," ujarnya.

"Khususnya dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang ternyata politik hukumnya tidak mencerminkan pentingnya posisi buruh dan tidak nampaknya keberpihakan kepada buruh," sambung Indra.

Dia mencontohkan, Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksananya yang digadang-gadang Jokowi. Aturan tersebut dihadirkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan buruh Indonesia, ternyata justru sebaliknya.

"Oligarki berpesta dan buruh merana. Undang-Undang Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing (alih daya) yang sangat diperluas," ucapnya.

"Pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi buruh semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana," tambahnya.

Dengan adanya sejumlah catatan pihaknya, PKS dalam momentum May Day atau hari buruh Internasional ini memberikan rapor merah kepada Jokowi atas kinerja pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Berikut sikap dan desakan PKS untuk Presiden Joko Widodo:

1. Mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Karena semakin menyengsarakan buruh/pekerja Indonesia.

2. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kera Asing yang justru memudahkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), sementara banyak anak bangsa yang nganggur.

3. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kera Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang telah mempermudah terjadinya PHK, memperketat kompensasi PHK, memperluas outsourcing (alih daya), memperluas dan memperpanjang waktu kerja kontrak, dan memperlemah entitas serikat pekerja/serikat buruh.

4. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang bermuatan politik upah murah.

5. Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang melegalisasi pemotongan upah sampai dengan 25%.

6. Lakukan penegakkan hukum (law enforcemenf) atas berbagai ketenagakerjaan secara sungguh dan menyeluruh.

7. Penuhi janji kampanye kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

8. Hadirkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

9. Terbitkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pengemudi daring.

10. Berikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja

Sekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.

Baca Selengkapnya
May Day, PKS Ingatkan Pemerintah Tak Cuma Berpihak ke Sisi Pengusaha
May Day, PKS Ingatkan Pemerintah Tak Cuma Berpihak ke Sisi Pengusaha

Netty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya

Baca Selengkapnya
Buruh Minta Presiden Terpilih Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ungkit Janji Hapus Outsourcing
Buruh Minta Presiden Terpilih Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ungkit Janji Hapus Outsourcing

Permintaan ini disampaikan saat aksi peringatan May Day di Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah

Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Jumlah Pengangguran
Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Jumlah Pengangguran

Said menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Tak Banyak Tuntut Upah Naik, Buruh: Gaji Kecil, Daya Beli juga Makin Rendah
Prabowo Minta Tak Banyak Tuntut Upah Naik, Buruh: Gaji Kecil, Daya Beli juga Makin Rendah

Pernyataan Bacapres Prabowo Subianto meminta buruh tidak banyak menuntut kenaikan upah menuai polemik.

Baca Selengkapnya
Buruh Demo May Day di Patung Kuda, Desak Cabut UU Cipta Kerja dan Hapus Outsorcing
Buruh Demo May Day di Patung Kuda, Desak Cabut UU Cipta Kerja dan Hapus Outsorcing

Sejumlah aliansi buruh menyemut di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat pada Rabu (1/5)

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo: Masih Ada Saudara Kita 70 Tahun Menarik becak, Ini Bukan Ciri-Ciri Bangsa Merdeka
Presiden Prabowo: Masih Ada Saudara Kita 70 Tahun Menarik becak, Ini Bukan Ciri-Ciri Bangsa Merdeka

Bangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.

Baca Selengkapnya
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.

Baca Selengkapnya
Miris Nasib Buruh Nikel di Morowali
Miris Nasib Buruh Nikel di Morowali

Temuan Rasamala Hijau dan Trend Asia mengungkap mirisnya hidup buruh di Proyek Strategis Nasional.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Massa May Day di HI Singgung Pemerintah 'Agak Laen': Upah Dibayar Murah, Buruh Dipandang Rendah
FOTO: Momen Massa May Day di HI Singgung Pemerintah 'Agak Laen': Upah Dibayar Murah, Buruh Dipandang Rendah

Massa buruh yang menggelar aksi May Day di Bundaran HI juga membawa 'tikus raksasa' berdasi yang membawa buku hitam bertuliskan "Omnibus Law UU Cipta Kerja".

Baca Selengkapnya
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya