Mega Larang Kader Bicara Capres, PDIP Ungkit Nasib Demokrat di Pemilu 2009

Merdeka.com - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta lebih fokus untuk menyelesaikan mandat rakyat, daripada berbicara tentang calon presiden maupun wakil presiden 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Politisi PDIP Aria Bima di hadapan para fungsionaris partai di Sukoharjo, Sabtu (20/11).

“Kenapa Ibu Mega itu menekankan agar tidak bicara dulu capres mencapres? Karena PDIP akan fokus menyelesaikan mandat rakyat dulu,” ujarnya.

Bima tak ingin kasus seperti zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi di PDIP. Di mana pada pemilu 2019, Partai Demokrat kehilangan kursi hingga sampai 100.

“Ini juga bisa menimpa PDIP, makanya kenapa kita harus on the track. Bicara mandat rakyat dulu," katanya lagi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menegaskan, partai politik adalah alat menegakkan demokrasi yang lebih nyata. Sehingga penekanan untuk tidak bicara capres dan cawapres itu adalah suatu yang logis. Karena, lanjut dia, yang ditunggu rakyat adalah amanah untuk rakyat selama lima tahun.

“Jangan sampai instrumen partai yang mengusung calon presiden, gubernur, bupati maupun wali kota, menjadi tidak fokus menyelesaikan amanah demokrasi untuk rakyat,” katanya.

PDIP, lanjut dia, mendapatkan mandat sejak 9 April 2019 setelah capres dan cawapres yang diusung, Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden. PDIP juga menang di legislatif. Kini saatnya mewujudkan mandat amanah dari rakyat dalam bentuk kesejahteraan atau demokrasi substansial baik dari pusat dan daerah.

“Kalau sampai 5 tahun amanah rakyat tersebut tidak sesuai dengan janji-janji PDIP maka persepsi publik akan melihat PDIP tidak mampu. Fungsi pengawasan di DPR juga tidak terwujud seperti yang dijanjikan partai,” tandasnya.

Menurut Bima, menyelesaikan mandat selama lima tahun itu juga bentuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Oleh karena itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat yakin jika amanah rakyat berhasil diwujudkan hingga sisa tiga tahun ini dan rakyat puas maka akan berdampak secara elektoral.

"Posisioning strategisnya bereskan dulu amanah dan mandat rakyat. Nanti akan berdampak pada posisioning elektoral, rakyat akan percaya kembali," jelas dia.

Anggota DPR RI asal Dapil V Jawa Tengah itu menegaskan, tidak ingin ada faksi-faksi dalam partai. Partai kompak saja, lanjut dia, belum tentu bisa menyelesaikan amanah rakyat 2019, apalagi jika dibelah dengan faksi-fakai calon internal.

"Untuk urusan capres, kita sudah serahkan para Bu Mega. Karena beliau sangat paham, tidak bisa dibandingkan dengan ketua partai lainnya. Dia anaknya Bung Karno yang tahu pasang surutnya konsolidasi wilayah ideologi," ucapnya.

Tak hanya itu, Megawati, menurut dia, juga paham konsolidasi politik sampai tahun 1965, serta tahu pahit getirnya orde baru. Begitu juga tahu tentang reformasi, bahkan tahu sejak Presiden Habibe, Gus Dur, dirinya sendiri, SBY, hingga Jokowi.

"Termasuk dia sendiri jadi presiden. Jadi dia memiliki kemampuan yang lebih dalam menentukan capres," tutup dia.