Megawati minta kader tak dapat rekomendasi jangan mutung
Merdeka.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kader yang tak dapat rekomendasi, termasuk restu untuk maju Pemilu, tidak gampang mutung. Dia menjelaskan, keputusan yang dia berikan berdasarkan berbagai pertimbangan.
"Bagi yang tidak mendapatkan rekomendasi, jangan mutung. Saya melihat, menimbang, menaksir, karena yang saya putuskan bukan demi saya," katanya saat memberikan pidato di hadapan ribuan kader PDIP dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni di areal makam Presiden pertama Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (5/6) malam.
Dikutip dari Antara, dia mengaku keputusan partai tersebut juga demi keuntungan partai bukan dirinya. Keputusan itu pun dipertimbangkan dengan baik sebelum diserahkan.
-
Bagaimana Megawati ingin memastikan integritas pemilu? Komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan. Kemudian mengoreksi kecurangan itu.
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Apa yang disampaikan Megawati kepada Prabowo? 'Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega,' kata Muzani.
-
Siapa yang mengatakan Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
"Apa sih keuntungan saya, tidak ada, keuntungan partai ada. Jika ketum katakan belum saatnya pasti ada pertimbangan yang logis, nanti ada waktunya, selalu ada waktunya, nanti yang dirugikan partai sendiri," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan saat ini PDIP masih proses penjaringan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim. Saat ini, baru dua yang sudah mengambil formulir, yaitu Saifullah Yusuf sebagai calon gebernur dan dirinya sebagai calon wakil gubernur.
"PDIP sedang proses. Kami berjalan apa adanya, setelah proses internal selesai nanti dilaporkan ke DPP dan kami menunggu," katanya.
Ia juga mengatakan, dalam Pilkada Jatim 2018, PDIP harus koalisi karena kursi yang kurang. Saat ini, komunikasi dengan sejumlah partai sudah dilakukan termasuk dengan PKB.
Terkait dengan maraknya baliho Wali Kota Surabaya Tri Rismaharin yang bertebaran di jalan raya, Kusnadi menyebut hingga kini belum mengambil formulir pendaftaran untuk Pilkada Jatim 2018.
"Bagi kami, siapa yang ikut proses akan kami laporkan, yang tidak ikut proses bagiamana cara melaporkannya," katanya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal kapan pengumuman cawapres Ganjar, Megawati menyebut hanya tinggal menunggu waktunya saja.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para kader tidak main mata untuk pindah partai.
Baca SelengkapnyaMegawati dua dekade menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca SelengkapnyaDia juga mengingatkan pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik
Baca SelengkapnyaPDIP memandang kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat.
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku mendengar adanya upaya pengambil alihan PDIP. Hal itu menjadi alasannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP lagi.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menegaskan kepada Airin Rachmi Diany agar bersuara keras jika bergabung dengan PDIP dan menemukan kecurangan TSM.
Baca SelengkapnyaMegawati membebaskan Khofifah untuk menentukan pilhannya di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati menyinggung Airin Rachmi Diany harus masuk ke PDIP setelah mendapat dukungan di Pilkada Banten.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut dipilihnya Ganjar-Mahfud sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bukan untuk kepentingan partai.
Baca Selengkapnya