Megawati minta MPR kembali jadi lembaga tertinggi negara

Merdeka.com - Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara dalam rangka 50 tahun Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dalam pidatonya, Megawati menyinggung soal sidang BPUPKI yang mana para pendiri bangsa telah berkonsensus terhadap dasar Indonesia Merdeka yaitu Pancasila.

Ketua Umum PDIP itu mengatakan, Pancasila berintikan gotong-royong yang pada prinsipnya tolong-menolong, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Menurut Mega, gotong-royong jangan hanya sebatas diartikan sebagai kerja bakti.

"Karena itulah, bagi yang masih ragu dengan jalan yang kita tempuh, tinggal menjawab pertanyaan, apakah liberalisme cocok dengan gotong-royong? Apakah kapitalisme cocok dengan gotong-royong? Dan apakah sosialisme cocok dengan gotong-royong? Gotong-royong jangan hanya diartikan sebagai kerja bakti," kata Megawati di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (28/5).

Megawati menjelaskan, gotong-royong adalah paham yang dinamis, suatu kerja sama dengan keyakinan bersama. Gotong-royong adalah prinsip tolong-menolong.

Selanjutnya, Megawati juga menyinggung soal penjabaran terhadap susunan lembaga negara. Seharusnya dipahami terhadap seluruh landasan filosofis, sosiologis, dan historis terhadap lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Kita harus memahami filosofi, historis landasan negara seperti MPR. Waktu Pak Gubernur (Gubernur Lemhanas) datang untuk mengundang saya, saya menceritakan saya saksi hidup terjadinya reformasi. Kalau kemarin saya banyak dibully di sosmed, saya Presiden TAP MPR. Beliau sendiri terperangah, saya masih terkena GBHN, saya masih terkena MPR. Saya bukan Presiden visi-misi, setelah reformasi, lembaga tertinggi MPR diturunkan menjadi sama," jelas Megawati.

"Yang namanya majelis terjadi permusyawaratan rakyat. Tak bisa disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, lembaga kepresidenan. Mengapa kita tak mengembalikan kepada marwahnya, sebenarnya untuk apa MPR ini? Kalau saya yang ngomong pasti dihantam, tapi enggak apa-apa. Ini bisa dilihat lebih jernih rumusannya Majelis Permusyawaratan Rakyat diletakkan lembaga tertinggi," tambahnya.

Saat itu, kata Megawati, ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, seluruh mata batin kenegaraan seolah dikaburkan oleh kekuatan euforia demokrasi. Kekuasaan otoriter yang mendadak jebol, tidak memberi kesempatan untuk melihat sejarah dari sumber primer, khususnya keseluruhan gagasan ideal mengenai Indonesia merdeka.

"Suka atau tidak suka, kita harus berani melakukan autokritik terhadap hal ini. Kini segala sesuatunya telah terjadi, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu, terhadap penyelenggaraan negara yang menjauhkan dengan sejarah pembentukannya, termasuk menjauhkan Bung Karno dari sanubari rakyat Indonesia," pungkas dia.