Follow
Megawati Soal Kabinet: Itu Hak Prerogatif Jokowi
Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengklaim tidak mau ikut campur dalam susunan kabinet kerja 2019-2024 Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia menjelaskan hal tersebut adalah hak prerogatif Jokowi sebagai pemimpin.
"Itu pun saya mengatakan bahwa semua itu hak prerogatif presiden terpilih," kata Megawati di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).
Senada dengan Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, menentukan nama-nama menteri yang akan membantu kerja presiden tentu dibutuhkan proses yang panjang.
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
-
Siapa yang mengangkat Sekretaris Kabinet? Posisi ini diisi oleh seorang pejabat yang diangkat oleh Presiden.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Otto tidak menjelaskan mengenai posisinya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. 'Tanya saja kepada Pak Presiden,' ujar Otto.
Dia menegaskan, untuk urusan membangun negara harus bertatap muka. Bukan dengan koalisi atau oposisi, tetapi dengan semua pihak agar tercipta sistem politik yang baik.
"Sekali lagi untuk urusan bangsa dan negara itu bisa bertemu, enggak ada koalisi enggak ada oposisi. Itu sistem politik yang kita bangun," tutup Hasto.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto menilai, perlu ada evaluasi kala memasuki masa transisi.
Baca Selengkapnya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah pengambil keputusan terkait cawapres untuk Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Dia menilai, untuk penetapan ketua umum terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Hasto tidak menyebut, siapa nama yang akan diumumkan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melontarkan statement terkait potensi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Hasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, bahwa Prabowo pasti sudah mempertimbangkan matang untuk memilih menteri yang berasal dari kabinet Indonesia maju.
Baca Selengkapnya