Megawati Terang-terangan Minta Jatah Menteri, Partai Demokrat Bandingkan di Era SBY
Merdeka.com - Saat pembukaan Kongres ke-5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik di depan para kader dan tamu undangan. Dalam pidatonya Megawati sempat melontarkan sindiran kepada partai-partai lain.
Partai Demokrat pun menanggapinya dengan santai. Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, menilai pidato Mega sebagai arahan untuk para kader PDIP.
"Partai Demokrat melihat pidato Ibu Mega itu kami anggap sebagai pidato seorang ketua umum pada partai, anggotanya, untuk membangkitkan semangat partainya. Kongres itu kan internal partai," kata Imelda saat diskusi politik di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
-
Siapa saja menteri Soekarno? Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,' tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.
-
Bagaimana Soekarno memilih menteri? Pemilihan menteri yang dilakukan oleh Soekarno didasarkan pada penilaiannya terhadap kinerja rekan-rekannya selama di badan pembentukan pemerintahan, serta disesuaikan dengan keahlian mereka di bidang masing-masing.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa yang ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati? 'Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan,' sebutnya.
-
Siapa yang mengatakan Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Imelda juga sempat menyoroti terkait permintaan jatah menteri yang disampaikan Mega. Dia membandingkan saat era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak terang-terangan meminta jatah menteri.
"Dalam 10 tahun (era SBY) itu tidak ada partai-partai koalisi meminta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih," ungkap Imelda.
Imelda pun berharap saat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa memimpin pemerintahan dengan baik. Dia menambahkan penentuan menteri adalah kewenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Bagi kami hak prerogatif biar menjadi kewenangan penuh," kata Imelda.
Sebelumnya dalam pidato di Kongres, Megawati menyampaikan bahwa PDIP harus mendapat jatah kursi menteri yang paling banyak dari partai lain. Permintaan itu disampaikan Mega dengan kalimat yang tegas.
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSumber merdeka.com membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri.
Baca SelengkapnyaKetua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru
Baca SelengkapnyaPDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.
Baca SelengkapnyaDemokrat ingin Megawati bisa menerima pertemuan dengan SBY
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca SelengkapnyaDia mencontohkan dirinya saat kalah pada Pilpres 2004 silam, memilih tak mau menggugat.
Baca Selengkapnya